KEMBANG JANGGUT – Teknis program Gratispol harus benar-benar dievaluasi. Setelah menimbulkan banyak kontroversi di aspek pendidikan, kini polemik datang dari ranah jaringan internet. Sebab program internet gratis untuk desa yang tagihan bulanannya seharusnya dibayar oleh Pemprov Kaltim, justru datang ke kantor desa. Di sisi lain, pemprov menyebut tagihan itu salah alamat.
Kondisi ini dialami langsung oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Kembang Janggut, Kukar. Mereka mengaku terkejut saat menerima tagihan bulanan dari perangkat Orbit Telkomsel yang dipasang melalui program pemprov pada tahun 2025 lalu. Akibat tagihan yang dianggap membebani anggaran desa tersebut, pihak pemdes terpaksa mencabut fasilitas internet itu.
Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah, menegaskan bahwa sejak awal sosialisasi, program internet desa ini dijanjikan sepenuhnya gratis dan dibiayai oleh APBD Provinsi. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan munculnya tagihan rutin.
“Kami telah berkoordinasi dengan Diskominfo Kaltim dan pihak Telkomsel terkait kontroversi ini. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan untuk meminta klarifikasi mengapa program internet gratis ini justru menimbulkan tagihan,” ujar Ardiansyah, Kamis (12/2/2026).
Pihaknya berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi nyata agar fasilitas internet dapat kembali dinikmati warga tanpa adanya pungutan biaya.
Kecamatan akan Kroscek
Masalah ini juga memicu reaksi keras dari pihak Kecamatan Kembang Janggut. Camat Kembang Janggut, Suhartono, menegaskan akan melakukan pemantauan intensif di desa-desa wilayahnya guna memastikan tidak ada warga atau Pemdes yang dirugikan oleh program tersebut.
“Pemantauan ini tujuannya untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi warga. Kami akan berkoordinasi dengan seluruh kepala desa, kemudian baru bergerak ke Diskominfo Provinsi,” tegas Suhartono.
Hingga saat ini, pihak kecamatan masih mengumpulkan data terkait jumlah desa yang terdampak sebelum memberikan komentar lebih jauh secara teknis.
Kesalahan Teknis
Terpisah, berdasarkan laporan Komparasinews, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyebut kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan selama beberapa bulan program ini berjalan, ia mengaku sudah sering mendapat laporan seperti itu.
“Tagihan yang masuk ke desa adalah kesalahan teknis dari provider. Tidak usah dibayar. Program ini tetap gratis. Mungkin ada kesalahan teknis di Telkom,” tegas Faisal.
Faisal menjamin fasilitas internet masih bisa tetap dinikmati di desa-desa yang telah mendapat alat pemancar internet meski mengabaikan tagihan yang datang. Kecuali, alatnya dipasang mandiri oleh pihak desa –itu tidak termasuk dalam tanggung jawab pemprov.
Selagi pemasangan alat internet gratis untuk desa masih akan terus berlanjut hingga Maret mendatang. Pemprov berharap bisa menyelesaikan kesalahan komunikasi dengan pihak provider secepat mungkin.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
