SAMARINDA – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di Samarinda sempat diwarnai ketegangan dengan pihak keamanan. Tak lama berselang, sosok yang paling dicari mahasiswa; Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud keluar dari kantornya dan duduk melantai bersama mahasiswa. Dialog soal Gratispol memanas, mahasiswa menyebut program tersebut hanya Waluhpol, alias penuh kebohongan. Setelah memberi klarifikasi, Rudy menutup pernyataan dengan keras: bagi mahasiswa yang tak suka dengan program Gratispol, dipersilakan tidak usah ikut.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (23/2/2026). Aksi tersebut diwarnai ketegangan setelah massa menuding program unggulan Gratispol yang diusung Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji gagal total dan tidak merata.
Sekitar pukul 15.00 Wita, massa mulai memadati gerbang kantor gubernur di Jalan Gajah Mada. Mereka berorasi menggunakan pengeras suara, membentangkan spanduk, hingga membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan atas satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno yang dinilai tak sesuai janji kampanye.
Situasi sempat memanas karena gubernur tak kunjung menemui peserta aksi. Mahasiswa terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan, bahkan beberapa di antaranya nekat memanjat pagar kantor gubernur untuk mendesak agar segera dilakukan dialog.
Mahasiswa Sebut Gratispol “Waluhpol”
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menyampaikan bahwa klaim keberhasilan Gratispol yang selama ini digaungkan pemerintah provinsi dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pemprov bicara besar di media soal Gratispol, padahal implementasinya minim. Banyak mahasiswa sudah mendaftar tapi namanya tidak masuk daftar penerima,” ujar Angga dalam orasinya.
Ia mencontohkan kondisi di Universitas Mulawarman (Unmul), di mana sejumlah mahasiswa mengaku telah memenuhi prosedur namun tidak lolos verifikasi. Menurutnya, munculnya berbagai persyaratan tambahan membuat program tersebut jauh dari semangat “gratis untuk semua”.
Dalam orasi yang menyulut sorakan massa, mahasiswa bahkan menyebut program itu sebagai “Waluhpol” — waluh dalam bahasa setempat berarti bohong. Sehingga Waluhpol bisa diartikan sebagai penuh kebohongan atau hanya janji manis semata.
“Waluhpol, mulai dari kesehatan gratis sampai pendidikan gratis, nggak merata. Hanya omon-omon,” tegas Angga.
Selain isu Gratispol, mahasiswa juga menyampaikan tujuh tuntutan, meliputi evaluasi dan pemerataan program, penyelesaian kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian politik dinasti, jaminan perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD Kaltim.
Rudy: Kalau Tidak Mau Ikut, Tidak Apa-apa
Setelah hampir satu jam aksi berlangsung tegang, sekitar pukul 16.20 Wita, Rudy Mas’ud akhirnya keluar menemui massa. Dengan pengawalan, ia memilih duduk melantai bersama mahasiswa di halaman kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
Rudy membantah tudingan bahwa Gratispol gagal. Ia memberi klarifikasi dengan memaparkan data capaian program tersebut dan membandingkannya dengan program beasiswa yang diselenggarakan pemerintahan gubernur sebelumnya.
“Program Kaltim Tuntas itu tidak lebih dari 5.000 penerima manfaat. Sementara Gratispol pada 2025 sudah menjangkau 24.000 mahasiswa. Tahun 2026 ini target kita 158.981 mahasiswa di seluruh Kaltim,” tegasnya.
Selain jangkauan yang lebih luas, Rudy menekankan bahwa syarat menerima bantuan Gratispol lebih gampang. Yakni hanya bermodal KTP Kalimantan Timur dan berdomisili di provinsi ini paling minim 3 tahun terakhir.
Namun memang, katanya, terdapat batasan usia, yakni maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3 reguler. Kelas eksekutif tidak termasuk dalam skema bantuan.
Ia juga mengakui bahwa janji kampanye untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan terkendala regulasi dari pemerintah pusat, termasuk aturan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penganggaran.
“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya. Tapi aturan Kemendagri tidak membolehkan tanpa klasifikasi. UKT itu rentangnya jauh sekali. Kedokteran ada yang Rp25 juta, tidak mungkin disamakan. Maka kedokteran di-cover Rp15 juta,” jelasnya.
Menutup dialog, Rudy menegaskan komitmennya membangun sumber daya manusia Kaltim. Namun ia juga memberi pilihan kepada mahasiswa.
“Saya tidak bisa memaksakan adek-adek ikut Gratispol. Kalau tidak mau ikut nggak apa-apa. Mau ikut, silakan,” pungkasnya.
Aksi tersebut akhirnya mereda setelah dialog berlangsung. Namun mahasiswa menegaskan akan terus mengawal implementasi kebijakan agar benar-benar berpihak pada masyarakat.
Redaksi Media Etam
