Tenggarong – Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara (Kukar), kini resmi memiliki Koperasi Merah Putih yang dibentuk melalui musyawarah desa khusus. Pembentukan koperasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama petani karet dan pelaku usaha lokal.
Kepala Desa Prangat Selatan, Sarkono, mengungkapkan bahwa koperasi ini diketuai oleh Agus, seorang sarjana muda yang juga berprofesi sebagai pengusaha di sektor transportasi dan perdagangan sembako. Kepengurusan koperasi pun melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, seperti Linda.
Kehadiran koperasi ini sangat dinanti karena selama ini petani karet di Prangat Selatan masih bergantung pada tengkulak, yang kerap menentukan harga secara sepihak.
“Nah, dengan ada koperasi, hasil karet bisa ditampung langsung dan masyarakat tidak lagi dirugikan,” jelas Sarkono, kemarin.
Menurutnya, warga desa tidak menuntut harga tinggi, hanya keadilan dalam nilai tukar.
“Harapan mereka sederhana, satu kilogram karet bisa ditukar dengan satu kilogram beras. Itu sudah cukup. Mereka hanya ingin harga yang adil,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada karet, Koperasi Merah Putih juga akan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk sawit dan membuka unit usaha simpan pinjam serta grosir sembako. Sarkono menekankan bahwa pembukaan grosir dilakukan secara hati-hati agar tetap bersinergi dengan pelaku UMKM lokal.
“Kami punya banyak toko dan usaha kecil di desa. Makanya koperasi tidak akan membuka toko ritel, tapi grosir yang justru bisa menyuplai kebutuhan toko-toko tersebut dengan harga lebih terjangkau,” terangnya.
Selain itu, koperasi juga akan menjual pupuk pertanian yang selama ini sulit dijangkau petani karena harus dibeli di luar desa.
“Petani karet, sawit, dan hortikultura kami selama ini beli pupuk sampai ke Samarinda atau Bontang. Dengan koperasi, pupuk bisa tersedia di desa dengan harga yang lebih murah,” kata Sarkono.
Ia berharap koperasi ini dapat mengikuti jejak sukses BUMDes Prangat Selatan, yang tahun lalu berhasil menyumbang Rp111 juta ke Pendapatan Asli Desa (PAD).
“Kalau BUMDes milik pemerintah desa, koperasi ini milik masyarakat. Maka harus bisa lebih mandiri dan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga,” pungkasnya.
