Mediaetam.com, Kukar – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasyid menegaskan sektor pendidikan di Kukar saat ini memerlukan perhatian pemerintah.
Rasyid menuturkan, pemerintah telah menetapkan APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 11,8 triliun. Angka ini meningkat Rp 4 Triliun dari APBD Murni 2023 sebesar Rp 7,8 Triliun.
Sudah menjadi kebijakan mandatori, 20 persen anggaran itu khusus memajukan sektor pendidikan daerah.
“Nilai ini terbilang sangat besar dan harus teralokasi dengan tepat,” ucap Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid. Sabtu, (16/9/2023).
Menurut Rasyid, dengan nilai 20 persen dari APBD tersebut pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya. Sehingga bisa meringankan beban orang tua siswa Kukar.
Rasyid mengambil contoh seperti menyediakan seragam sekolah gratis. Menurut dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar bisa merealisasikan opsi ini.
Rasyid menyebut hal tersebut sangat membantu orang tua siswa. Pemerintah daerah pun dapat mempertimbangkan hal ini.
“Saya berharap Disdikbud Kukar dapat merencanakan program-program. Seperti baju gratis atau lainnya yang tentunya tepat sasaran. Karena ini akan sangat membantu mengurangi beban para orang tua murid,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD Kukar dan Pemkab Kukar resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) senilai Rp 11,8 Triliun. Mereka menetapkan kesepakatan ini pada rapat paripurna, Senin petang (28/8).
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan pengesahan APBD perubahan 2023 dipercepat, agar pekerjaan terkait anggaran perubahan dapat dilaksanakan secara efektif mengingat jangka yang cukup pendek
(Indah Hardiyanti)
