Perlu Akses Penghubung, untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tiga Desa di Anggana

Kukar – Infrastruktur yang belum merata masih menjadi PR bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara (Kukar). Seperti belum meratanya akses jalan di Kecamatan Anggana, yang dikeluhkan oleh Politisi Partai Hanura, Abdul Wahab Arief. Terkhusus untuk tiga desa di Kecamatan Anggana, Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan dan Desa Tani Baru.

 

Kurangnya infrastruktur dan akses jalan disana, berbanding terbalik dengan sumbangan hasil bumi yang diberikan untuk APBD Kukar tiap tahunnya.

Anggota DPRD Kukar Abdul Wahab. (Pri/Mediaetam.com)

Abdul Wahab mengatakan, perlunya akses jalan penghubung di tiga desa tersebut. Karena lokasi tiga desa itu berada di Delta Mahakam, di daerah muara. Sehingga akses penghubung yang memungkinkan adalah dengan adanya jembatan yang menghubungkan satu sama lainnya.

 

Tentu dampaknya sangat besar. Terutama untuk melakukan pemerataan ekonomi, juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar ketiga desa itu.

 

Sejauh ini, jarak tempuh yang dihadapi oleh para nelayan menuju ke Kelurahan Sungai Mariam sangat jauh. “Dengan adanya akses jalan ini, mungkin hanya butuh beberapa menit saja sudah bisa sampai kalau itu sudah ada jalan,” jelas Abdul Wahab.

 

Karena dikatakan oleh Abdul Wahab, permasalahan yang dialami tiga desa tersebut sangatlah kompleks. Tidak hanya kesulitan akses transportasi, juga kesulitan air bersih. Sehingga apabila akses jalan dibangun, tentu pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat disana.

 

“Adanya akses jalan ini juga akan mempermudah mobilisasi dan tentunya kondisi ekonomi lebih lancar,” katanya.

 

Begitupun dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa listrik 24 jam bagi warga tiga desa tersebut. Hanya menggunakan mesin genset, itupun tidak termanfaatkan selama 24 jam penuh.

 

Sementara untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, harus membeli dari Desa Kutai Lama dengan menggunakan kapal. Yang dikelola oleh pihak swasta. Jika infrastruktur ini bisa disiapkan oleh Pemkab Kukar, dan dikelola oleh BUMDes, tentu berdampak penuh kepada kecamatan atau Kabupaten Kukar sendiri, karena akan menjadi sumber PAD baru.

 

“Bisa menghasilkan PADes, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya. (Pri/Adv)

Bagikan:

About The Author