BONTANG – Persoalan terkaitan dengan data DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang akan memanggil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk para pimpinan, saya meminta agar memanggil semua pihak yang berkaitan dengan pendataan itu harusnya lebih akurat,” ucapnya, Kamis (23/11/2023).
Seharusnya dibenarkan, supaya bantuan-bantuan ini menjadi hak para masyarakat yang tepat, bukannya memasukkan data yang sembarangan, sampai salah seperti ini.
“Saya rasa, ini termasuk kelola buruknya pendataan kita yang perlu diperbaiki, agar kedepannya tidak ada kejadian seperti ini lagi nantinya,” ucapnya.
Tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Bontang. Seharusnya indikasi data tersebut tidak asal-asalan, karena merasa tidak pernah dikunjungi oleh petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan.
“Ini ngawur. Saya juga tidak merasa kaya tetapi saya ataupun keluarga dirumah tidak pernah didata petugas. Artinya data BPS ini tidak akurat,” ucapnya.
Dengan hal yang sama, oleh Kepala Dissos-PM Kota Bontang, Bahtiar Mabe menjelaskan, data tersebut merupakan murni kesalahan teknis di lapangan dan hal itu tidak mungkin untuk sengaja dimasukkan.
“Murni ada human error,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut jika data tersebut merupakan data dari BPS namun BPS belum melakukan publikasi. Meski demikian, pihaknya merupakan pengguna data yang juga bertugas melakukan verifikasi mengenai kebenarannya.
“Saat ini kami sedang melakukan validasi data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria, akan dikeluarkan dari daftar,” jelasnya. (Bita/Advertorial/DPRD Bontang).
