Reses di Suaran, Madri Pani Terima Keluhan Warga Soal Geliat Pemda Berau dan Investor Tambang

Mediaetam.com, Berau – Reses Anggota DPRD Berau dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau konstituennya secara langsung di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing, telah dimulai, terhitung sejak Selasa, 07 Februari sampai Minggu, 12 Februari 2023.

Madri Pani, Ketua DPRD Berau pada hari pertama resesnya, Selasa (07/02/2023), memilih menyerap aspirasi konstituennya di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang terletak 40-an Km dari pusat kota Tanjung Redeb.

Selama reses di kampung itu, Madri mendengar banyak keluhan dan aspirasi warga serta aneka pertanyaan terkait keberadaan dan geliat Pemerintah Daerah (Pemda) Berau dan pihak ketiga, khususnya investor atau pengusaha tambang yang menjalankan usaha tambangnya di wilayah itu.

Dari mulut warga terdengar beberapa masalah pokok yang menjadi keluhan mereka selama ini.

Masalah-masalah itu yakni jalan usaha pertanian dan perkebunan, akses jalan menuju fasilitas pendidikan, jaringan listrik, serta pembangunan gedung gereja, di samping sarana prasarana olahraga dan bantuan sosial lainnya.

Menanggapi aspirasi dan keluhan warga tersebut, Madri menegaskan bahwa keluhan warga tentu berangkat dari kenyataan.

Selama ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda meskipun berbagai Musrenbang terus dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai tingkatannya.

“Kalau sudah ditindaklanjuti maka pasti tidak disuarakan masyarakat,” ungkapnya.

Pertama, terkait jalan usaha pertanian dan perkebunan. Jalan usaha pertanian dan perkebunan, baginya, merupakan masalah terbesar warga yang mesti ditangani segera.

Pasalnya, peningkatan jalan usaha tani itu tidak hanya mendukung petani untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dan perkebunannya. Kehadirannya juga mendukung ketahanan pangan masyarakat di kampung dan daerah.

“Indonesia ini sebenarnya sudah krisis. Resesi ekonomi membuat negara bisa tumbang. Tapi kehidupan masyarakat tampaknya terlihat berjalan normal karena memang memiliki ketahanan pangan yang mencukupi,” jelasnya.

Selain membantu perekonomian warga dan penunjang ketahanan pangan, jalan usaha tani menjadi prioritas yang mesti ditangani mengingat 75 persen warga Suaran berprofesi sebagai pekebun sawit dan kakao.

“Kenapa jalan usaha tani saya lebih respon, karena masih lambannya respon pemerintah walau sebenarnya sudah selalu disinggung setiap kali Musrenbang,” tegasnya.

Kendati demikian hal itu tidak hanya menjadi kelalaian semata-mata Pemda. Pihak ketiga, investor tambang yang membangun usaha tambangnya di wilayah itu juga mesti bertanggung jawab.

“Keberadaan pihak ketiga, di suatu daerah seharusnya bisa menyejahterahkan masyarakatnya. Bukan sebaliknya membatasi ruang gerak masyarakat sehingga ekonomi mereka tidak bisa berjalan,” singgungnya.

Karena itu, pembangunan sarana prasarana atau fasilitas pendukung di bidang pertanian dan perkebunan ini harus dijamin. Sebab, masyarakat tidak mungkin menjalankan aktivitas di kebunnya melewati jalan tambang yang berbahaya dan riskan.

“Jangan sampai, potensi alam kita dikeroyok, tapi masyarakat di sekitarnya menderita. Itu nah, ada apa?” imbuhnya.

Selain itu, kehadiran tambang juga seyogyanya bisa berkolaborasi dengan BUMK agar mampu menunjang dan memperkuat ekonomi warga.

Problemnya, Perda Berau yang mengatur sinergitas semacam itu belum ada. Kendala regulasi ini menyebabkan kehadiran tambang hanya bisa memperdayai masyarakat, bukan sebaliknya memberdayakan mereka.

“Contoh, ikan. Ibu-ibu bisa diberdayakan dalam catering, atau pihak pertambangan bisa kerja sama dengan BUMK. Sekarang CSR-nya saja tidak jelas,” tuturnya.

Madri pun memastikan untuk membantu warga meningkatkan jalan usaha pertanian dan perkebunan masyarakat Suaran dengan meminta bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Selain itu, Madri berjanji akan menyelesaikan persoalan itu pada APBD Perubahan.

“Di perubahan, akan saya tuntaskan jalan usaha tani,” janjinya.

Atas janji itu, warga Suaran pun telah menyerahkan proposal peningkatan jalan usaha tani dan perkebunan, guna mempertahankan ketahanan pangan di kampungnya, di wilayah lingkar tambang Ring 1 tersebut.

Kedua, akses jalan menuju sekolah. Meskipun jalan usaha tani ingin diperhatikan secara khusus, Madri tidak melupakan persoalan yang lain.

“Soal pendidikan, saya juga dari dulu teriak-teriak. Tapi bukankah 20 persen dari APBD dianggarkan untuk pendidikan? Itu semestinya sudah menjadi kewenangan dinas terkait,” tegasnya.

Hanya anehnya, masih ada saja sekolah yang satu, dua, atau tiga jam dari kota, fasilitas pendidikannya terbengkelai.

Di Suaran sendiri, terdapat 900 jumlah siswa/i SD. Ada satu sekolah. Fasilitas pendidikan di sekolah itu sudah ada. Namun akses jalannya belum ada.

“Dalam Musrenbang, saya juga sudah pertanyakan apakah sudah ada evaluasi terkait hal itu? Jangan sampai ada anak-anak miskin yang tidak sekolah setelah lulus gara-gara pemetaan sistem zona,” tegasnya.

Ketiga, masalah jaringan listrik dan jaringan telepon. Di Suaran masalah jaringan listrik sering bermasalah. Lampu sering padam. Padahal listrik ini sangat membantu ekonomi dan pendidikan warga.

“Masyarakat butuh listrik untuk menjalankan usahanya. Anak-anak sekolah juga butuh listrik apalagi untuk proses belajar malam,” sambungnya.

Jika pemerintah hanya memprioritaskan hal itu di kota, pembangunan jelas berjalan tidak setara.

“Lalu bicara soal membangun wifi itu, membangun di mana? Masih banyak daerah di Kelay dan Segah masih blank spot. Tempat ekowisata kita di Maratua juga masih banyak yang blank spot,” bebernya.

Kalau hanya di kota, lanjut Madri, itu bukan program. “Program itu, mengatasi suatu masalah, mencarikan solusinya, kan begitu. Kalau dalam kota, tidak perlu disampaikan,” lanjutnya.

Keempat, pembangunan gedung gereja. Selama ini, ungkap Madri pembangunan tiga gereja di Suaran belum disentuh Pemda.

“Masalah kriminal, narkoba dan masalah bangsa yang lain juga disampaikan di dalam gereja. Kalau masyarakat membangunnya secara gotong-royong, mau sampai kapan?”

Beberapa masalah itu, bagi Madri, memang perlu diatasi. Menjadi soal, akhir-akhir ini banyak anggaran pembangunan yang tidak sepenuhnya terserap.

“Jika pemerintah menyerahkan sepenuhnya atau memberi ruang bagi aspirasi masyarakat di lembaga DPRD maka saya yakin tidak ada yang namanya SiLPA. Daripada diserahkan ke OPD terkait yang ujung-ujungnya, tiap mau akhir tahun, SiLPA itu tinggi. Yang rugi siapa, ya rakyat,” sambungnya lagi.

Akhirnya pembangunan jalan di wilayah perkotaan, yang sebenarnya masih bagus, misalnya, malah menjadi prioritas. “Yang sudah bagus, malah dibagusin,” kritiknya.

Kalau pemerintah pusat dan daerah mau bijak, lanjutnya, pemerintah seharusnya dapat menerapkan pemotongan 10 persen APBD untuk direalisasikan kepada masyarakat melalui ADK.

“Bukan melalui progran bupati menaikan anggaran RT per perangkat. Itu tidak boleh. Jangan bangga bahwa saya menaikan anggaran RT,” kuncinya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada