Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat akses keuangan inklusif melalui pengembangan ekonomi berbasis desa. Hal ini tampak jelas saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H. Sunggono, menghadiri Rapat EKI TPAKD 2025 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara, Samarinda, pada Rabu (11/6/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Sekda Kukar secara aktif menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan OJK sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan bahwa sejumlah program andalan seperti Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, AUTP, dan LIK Syariah menjadi bagian dari upaya konkret Pemkab Kukar untuk memperluas inklusi keuangan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Melalui Rapat EKI TPAKD 2025 ini, kami berharap OJK tidak hanya hadir sebagai fasilitator, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong lembaga keuangan agar aktif berperan dalam membangun ekonomi daerah,” ujar Sunggono dengan semangat.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengidentifikasi beberapa wilayah potensial untuk dijadikan kawasan pengembangan ekonomi baru. Dua desa yang menjadi perhatian utama adalah Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak dan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kedua desa ini dinilai memiliki potensi lokal yang kuat, meskipun menghadapi tantangan tersendiri.
“Setiap desa memiliki karakteristik unik. Kami siap menyuplai data dan informasi penting agar OJK bisa merancang strategi pengembangan yang sesuai kebutuhan lokal,” tambah Sunggono.
Tak hanya itu, pertemuan yang diwarnai diskusi interaktif ini juga menyoroti pentingnya perluasan akses keuangan di wilayah pedesaan. Hal ini mencakup jangkauan kantor layanan lembaga keuangan seperti Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan. Rencana peningkatan literasi serta inklusi keuangan juga turut digodok sebagai bagian dari agenda besar.
Lebih dari sekadar rapat, Rapat EKI TPAKD 2025 menjadi momen penting untuk menetapkan tahapan pelaksanaan Ekosistem Keuangan Inklusif di desa, termasuk penyusunan timeline peluncuran kegiatan yang dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
