TENGGARONG – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Gerindra, Sopan Sopian, menilai penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menyisakan persoalan mendasar. Ia menyebut proses verifikasi penerima bantuan perlu diperbaiki agar program tersebut benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Proses (pendataan RTLH), baik di Perkim maupun di desa, perlu dibenahi, terutama verifikasinya,” kata Sopan, Selasa (23/12/25).
Menurut Sopan, penerima bantuan RTLH seharusnya adalah warga yang secara ekonomi tidak mampu memperbaiki atau membangun rumahnya sendiri. Ia menilai bantuan tidak tepat jika diberikan kepada warga yang masih produktif dan memiliki kemampuan finansial.
“Prioritas harus diberikan kepada masyarakat miskin atau yang benar-benar tidak sanggup membangun rumah. Kalau masih muda dan mampu, seharusnya tidak didahulukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme penentuan penerima di tingkat desa. Sopan menegaskan proses tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan harus melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Musyawarah penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Penentuan penerima harus transparan dan disepakati bersama,” katanya.
Untuk wilayah kelurahan, Sopan meminta agar forum RT dilibatkan secara aktif. Menurut dia, keputusan di tingkat bawah akan lebih mencerminkan kondisi riil warga yang layak menerima bantuan.
Pemkab Perlu Plotkan Anggaran
Sopan juga mengingatkan agar pelaksanaan program RTLH tidak sepenuhnya dibebankan kepada desa, terutama di tengah pemangkasan Dana Desa hingga 50 persen. Ia menilai perlu ada alokasi anggaran khusus untuk RTLH yang masuk langsung ke desa.
“Kalau program ini dilimpahkan ke desa, harus ada dukungan anggaran tersendiri. Jangan membebani Dana Desa yang sudah terpangkas,” ujarnya.
Ia menilai tambahan anggaran khusus akan membuat pelaksanaan RTLH lebih optimal dan dampak pembangunan di desa bisa lebih terasa. Sopan berharap, meski efisiensi anggaran terjadi di berbagai sektor, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tetap terjaga.
“Yang penting masyarakat tetap mendapat manfaat. Pelaksanaan di kelurahan juga harus melibatkan RT, dan anggarannya mengikuti petunjuk teknis yang berlaku,” pungkasnya.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
