TENGGARONG – Harapan nelayan di wilayah pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendapatkan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang lebih mudah segera terwujud. PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) kini tengah memacu penyelesaian perizinan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) baru.
Direktur Utama PT MGRM, Efri Novianto, menjelaskan pembangunan fasilitas vital ini harus melalui prosedur yang ketat. Hingga saat ini, pihaknya telah mengantongi lampu hijau dari Pertamina Patra Niaga.
Meski izin prinsip sudah dikantongi, PT MGRM masih harus melengkapi persyaratan teknis lainnya seperti izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), UKL-UPL (Lingkungan), serta Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG).
“Kami masih berproses melengkapi seluruh perizinan sesuai prosedur. Targetnya, pembangunan fisik bisa berjalan pada Mei 2026 dan diperkirakan memakan waktu tiga bulan hingga rampung,” ujar Efri, Kamis (23/4/2026).
Setelah seluruh izin lengkap dan proses lelang kontraktor selesai, PT MGRM juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk memastikan alokasi kuota BBM bersubsidi di stasiun tersebut mencukupi.
Keberadaan SPBN ini nantinya akan menjadi solusi bagi nelayan yang selama ini kesulitan mendapatkan solar subsidi. Layanan ini dikhususkan bagi nelayan yang telah memiliki kartu “Pas Kecil” sebagai bukti legalitas profesi.
“SPBN ini nantinya bisa menjangkau nelayan di Kecamatan Anggana, Sangasanga, hingga Muara Badak. Tujuannya murni untuk memudahkan kawan-kawan nelayan kita,” tambah Efri.
Dukungan Camat Marang Kayu
Rencana ini disambut positif oleh Camat Marang Kayu, Ambo Dalle. Meskipun lokasi pembangunan berada di Anggana, ia berharap manfaatnya bisa dirasakan secara luas, termasuk bagi masyarakat pesisir di wilayahnya.
“Kami menyambut baik dan berharap SPBN ini nantinya juga bisa memenuhi kebutuhan nelayan serta petani di Marangkayu. Dengan akses BBM yang mudah, aktivitas ekonomi masyarakat tentu akan lebih lancar,” harap Ambo Dalle.
Pembangunan SPBN ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah daerah melalui BUMD untuk menekan biaya operasional nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sepanjang garis pantai Kukar.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
