MUARA MUNTAI – Tragedi tenggelamnya kapal feri penyeberangan yang mengangkut kendaraan roda empat dan roda dua di Kecamatan Muara Muntai menyisakan trauma mendalam bagi warga. Insiden ini memicu gelombang desakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk segera membangun jembatan gantung sebagai akses penghubung yang lebih aman.
Kekhawatiran warga memuncak karena ketergantungan pada jasa feri tradisional dinilai sangat berisiko, terutama terkait persoalan kelebihan muatan.
Fauji, salah seorang warga Desa Kayu Batu, mengungkapkan bahwa setiap perjalanan menyeberangi sungai kini diselimuti rasa takut. Menurutnya, faktor keselamatan di atas kapal feri sering kali terabaikan.
“Kapal ini tenggelam karena kelebihan muatan. Ini yang membuat kami selalu waswas setiap kali harus menyeberang menggunakan feri. Kami sangat butuh jembatan demi keselamatan dan kelancaran pasokan bahan pangan,” ujar Fauji, Kamis (26/3/2026).
Senada, Kepala Desa Kayu Batu, Andri Shofyandani, menegaskan bahwa wilayahnya sangat layak mendapatkan perhatian infrastruktur permanen. Meski terdapat wacana pembangunan jembatan di Desa Rembayu dan Kuyung, ia berharap Desa Kayu Batu tidak dianaktirikan.
“Keberadaan jembatan pasti akan memudahkan mobilisasi dan memberikan dampak positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi warga desa kami,” tegas Andri.
Kendala Geografis Muara Muntai
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan pembangunan jembatan di kawasan perairan seperti Muara Muntai bukanlah perkara mudah. Diperlukan studi kelayakan (feasibility study) yang mendalam sebelum proyek fisik diputuskan.
Linda menyoroti kondisi geografis Muara Muntai yang memiliki karakteristik minim daratan padat, sehingga memerlukan konstruksi khusus dengan biaya yang sangat tinggi.
“Membangun jembatan di area yang minim daratan itu sangat sulit dan biayanya besar. Pemerintah tidak bisa membangun tanpa mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan sosial secara matang,” jelas Linda.
Pihak Dinas PU menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur strategis harus memiliki nilai kebermanfaatan yang sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
“Jangan sampai pembangunan yang menelan biaya mahal tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang memanfaatkan. Ini semua perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran,” tutupnya.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
