TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Melalui 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, Bupati Aulia Rahman dan Wakil Bupati Rendi Solihin menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh pelosok Kukar.
Salah satu langkah nyata itu diwujudkan lewat dua program yang saling beririsan, yaitu Kawasan Ekonomi Sejahtera dan Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKI Terbaik). Kedua program ini dirancang agar pelaku UMKM di daerah bisa tumbuh mandiri, berdaya saing, dan memiliki akses lebih luas terhadap permodalan.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kukar, Thaufiq Zulfian Noor melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan UKM DiskopUKM Kukar, Fathul Alamin, saat ini program Kawasan Ekonomi Sejahtera masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta sejumlah perangkat daerah lainnya. Namun, konsepnya sudah jelas: membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan saling terhubung.
“Peran kami di DiskopUKM adalah menjadi community hub—penghubung antara pelaku usaha di sektor hulu dan pengolahan. Misalnya, petani singkong dihubungkan dengan pengrajin keripik singkong, sehingga bahan baku tidak hanya dijual mentah, tapi diolah dulu supaya punya nilai tambah,” ungkap Fathul.
Kawasan Ekonomi Sejahtera akan dikembangkan dalam tiga zona utama: zona perkotaan, zona pesisir, dan zona hulu. Masing-masing zona akan memiliki produk unggulan yang sesuai dengan potensi daerahnya. DiskopUKM sendiri berperan dalam menyiapkan pelaku usaha di wilayah tersebut agar mampu mengelola sumber daya lokal menjadi produk bernilai jual tinggi.
Program KKI
Tak hanya berhenti di situ, Pemkab Kukar juga mengembangkan program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKI Terbaik) sebagai bentuk keberlanjutan dari program KKI sebelumnya. Bedanya, kini plafon pinjaman meningkat signifikan. “Kalau dulu maksimal Rp50 juta, sekarang bisa sampai Rp150 juta. Bahkan koperasi dan BUMDes bisa mengakses hingga Rp1 miliar,” terang Fathul.
Saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap revisi Peraturan Bupati agar memiliki dasar hukum yang kuat. Meski begitu, program KKI versi lama masih tetap berjalan. Hingga Juli 2025, sudah ada 1.763 pelaku UMKM yang mengakses program ini dengan total penyaluran dana mencapai Rp32 miliar.
“Jumlah pelaku UMKM di Kukar sekarang sekitar 60 ribu orang yang tersebar di berbagai sektor : pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya peningkatan plafon KKI Terbaik, kami berharap makin banyak pelaku usaha yang bisa mengembangkan bisnisnya,” ujarnya.
Program KKI Terbaik menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kukar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain memperkuat sektor UMKM, program ini juga berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Akses permodalan yang mudah dan bunga pinjaman 0% menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal.
“Harapan kami sederhana. Masyarakat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya untuk memulai, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas usahanya. Pemerintah ingin hadir bukan hanya memberi janji, tapi juga membuka jalan agar UMKM di Kukar benar-benar naik kelas,” tutup Fathul dengan optimistis. (Nur/Adv/Prokom Kukar)
