Samarinda – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Mahakam Ulu (KBMKMU) mendesak pemerintah, baik kabupaten, provinsi dan pusat untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Desakan tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka atas ketertinggalan pembangunan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tersebut.
Ketua KBMKMU Muhammad Rifky mengatakan, hingga kini masyarakat di Kabupaten Mahulu masih mengandalkan jalur Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi jika hendak bepergian.
Kendalanya, saat terjadi musim kemarau panjang jalur sungai tidak bisa dilalui kapal besar yang biasa digunakan untuk mengangkut logistik.
Akibatnya, situasi tersebut kerap menimbulkan persoalan ekonomi warga setempat.
“Ini sering kali menjadi masalah ekonomi, terutama masyarakat di dua kecamatan seperti Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Karena kedua kecamatan ini berada di paling ujung Kabupaten Mahulu,” kata Rifky kepada media ini, Rabu (25/1/2023).
Akibat tidak adanya infrastruktur jalan yang memadai, warga setempat mengaku sulit untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok, serta terjadinya persoalan lonjakan harga sembako yang fantastis.
“Sekarang saja harga beberapa bahan pokok di sana sudah mengalami kenaikan yang sangat drastis. Seperti beras yang berukuran 25 kilogram harganya mencapai Rp 800 ribu. Belum lagi barang yang lainnya. Ini karena tidak adanya akses jalan yang memadai untuk mengangkut logistik ke daerah perbatasan Mahulu,” ungkap dia.
Menurut dia, seharusnya pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Sebab dengan melalui jalan darat, maka aktivitas perekonomian masyarakat bisa lancar seperti di daerah lainnya.
Sebagai mahasiswa kata dia, sudah seharusnya untuk menyuarakan ketinggalan pembangunan yang ada, sebab mahasiswa memiliki fungsi kontrol dalam setiap sektor pembangunan.
“Kami berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera bertindak cepat terkait hal ini. Termasuk kepada anggota DPR RI Dapil Kaltim juga berharap bisa menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Dia menegaskan, bahwa terkait pembangunan infrastruktur jalan sebenarnya telah diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 2004.
Dalam undang-undang tersebut, semuanya telah dijelaskan bahwa jalan merupakan unsur terpenting dalam kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Transportasi darat ini menjadi salah satu sarana untuk bisa survive saat terjadi musim kemarau. Karena kalau musim kemarau Sungai Mahakam itu surut sekali, akibatnya transportasi sungai tidak bisa mengakses,” tandasnya.
Persoalan tersebut pun mendapat perhatian dari anggota komisi IV DPR RI, Irwan. Dia memaparkan, sejak 2021 segmen jalan dari Tering ke Long Bagun dengan panjang jalan 145 kilometer berikut Jembatan Sungai Ratah sudah kami perjuangkan untuk ditingkatkan jalannya sepanjang 75 kilometer dan pembangunan jembatan Sungai Ratah dengan menggunakan dana APBN oleh Kementerian PUPR. Sisa jalan 70 kilometer ditingkatkan dengan dana APBD Provinsi.
“Saat ini sedang dilaksanakan di segmen Long Bagun-Tering 1, 2 dan 3,” sebut Irwan.
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini juga menjelaskan terkait segmen jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai. Jalan tersebut, jelas dia, juga termasuk jalan provinsi, namun pihaknya telah memperjuangkan agar pembangunan jalan tersebut dapat dibiayai dengan pendanaan dari Asean Development Bank (ADB).
“Tahun ini sedang dilakukan kajian perencanaannya dan akan diperjuangkan untuk ditangani tahun depan. Ini juga sudah dipaparkan di depan Wabup Mahulu bulan November 2022 kemarin. Sambil menunggu peningkatan jalan sebaiknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perusahaan sekitar untuk memelihara spot-spot jalan yang rusak parah terutama di musim hujan,” jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR juga saat ini tengah menangani segmen Long Pahangai ke Tiong Ohang dan Long Boh yang merupakan daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Untuk memaksimalkan pembangunan jalan tersebut, Irwan berharap agar pemerintah daerah dapat membangun kerja sama yang baik, terutama memastikan lahan-lahan jalan tersebut tidak bermasalah.
“Karena memang ini jalan daerah maka dibutuhkan kerja sama pemerintah daerah jika ingin dibantu pembiayaan pusat dengan surat dari Bupati berupa pernyataan bahwa lahan jalan-jalan tersebut tidak bermasalah. Dan surat itu kita tunggu sampai saat ini,” jelasnya. (Iswanto)
