Mediaetam.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan anggaran kemiskinan yang diberikan kepada kementerian/lembaga (KL) yang angkanya mencapai hingga Rp500 triliun diduga telah habis untuk kegiatan rapat dan studi banding.
Anggaran yang semestinya digunakan untuk menekan angka kemiskinan, namun tidak digunakan sesuai tujuannya.
“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tutur Anas, Minggu (29/1).
Pernyataan tersebut menuai respons dari berbagai pihak. Salah satunya respon dari anggota dewan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang menuturkan bahwa selama ini belanja sosial belum bisa mejadikan percepatan mengangkat status masyarakat miskin agar dapat menjadi hidup lebih layak dan dapat melakukan aktivitas produktif demi menutupi kebutuhannya.
Marwan berpendapat dari puluhan juta masyarakat miskin yang tiap tahun mendapatkan bantuan sosial, pasti banyak diantaranya yang bisa berkembang apabila memperoleh bantuan permodalan yang cukup.
“Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul, yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyebut tidak heran dengan pernyataan MenPANRB ity.
Alasannya, fenomena mengenai anggaran pemerintah triliunan rupiah dihabiskan untuk rapat dan studi banding adalah masalah klasik yang terjadi tiap tahun.
“Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah,” tutur Misbah.
Dia menerangkan pada struktur APBN maupun APBD, belanja negara terdiri dari tiga, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa atau belanja habis pakai, dan belanja modal.
Apabila dipersentasekan, belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di setiap KL.
Biasanya, belanja tersebut ‘bersembunyi’ di balik nama program maupun kegiatan yang seolah-olah digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
“Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin. Namun, ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi,” ucapnya.
Sebaliknya, anggaran yang benar-benar diberikan untuk masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan malah sangat sedikit.
“Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan gelondongan,” ujarnya.
Sumber : DPR dan LSM Sentil Anggaran Kemiskinan Rp500 T Hanya Habis untuk Rapat
Editor : Eny Lestiani
