Mediaetam.com, Berau – Pemberian bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah bentuk penanganan stunting di Kabupaten Berau untuk Triwulan I dan II, periode Januari – Juni sudah terlaksana.
Sedangkan untuk Triwulan III, Juli – September belum dimulai karena masih menunggu arahan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi menegaskan bahwa bantuan PKH untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik pada Triwulan I maupun Triwulan II sudah terealisasi.
Anggarannya pun telah disalurkan lewat rekening masing-masing penerima manfaat yang telah terdaftar dalam DTKS di kemensos.
“Ini memang bantuan bersyarat, untuk pencegahan stunting dari Dinas Sosial melalui PKH, karena ada kategorinya. Salah satunya yakni keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak balita. Tapi pasti akan dicairkan,” sambungnya.
Selain kontribusi dana tunai demi pencegahan stunting, PKH tersebut juga bertujuan untuk memberikan edukasi atau pelajaran kepada penerima dana yang miliki anak stunting.
Tujuannya, meningkatkan praktik positif terutama dalam mendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan para ibu penerima PKH dalam hal pencegahan stunting.
“Tiap pemberian bantuan, kami lakukan evaluasi juga, untuk pemuthakiran data bersama para pendamping mereka.
Dan semoga dengan adanya bantuan tersebut, kami berharap ada perubahan, baik dalam turunnya angka kasus ataupun bertambahnya pengetahuan untuk pencegahan dini,” tegasnya.
Menambahkan Iswahyudi, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Berau, Selamet Hariadi menjelaskan bahwa KPM PKH untuk Triwulan/ Tahap I dan II dari Januari – Juni sudah dijalankan.
Sedangkan untuk Triwulan III masih menunggu arahan pusat. “Kita menunggu info dari pusat. Dinsos hanya pengawal saja. Sebab, semua kebijakan dari pusat,” tutupnya.
Secara khusus terkait realisasi bantuan PKH untuk KPM pada dua triwulan itu, Selamet menjelaskan bahwa KPM PKH untuk Triwulan/ Tahap II, tahun 2023 menyasar pada 2.329 keluarga.
Jumlah itu lebih besar atau meningkat dari Triwulan I, sekira 2.310 keluarga. Kendati demikian dalam realisasinya bantuan untuk KPM itu ada yang benar-benar tersalur, ada yang gagal tersalur.
Untuk tahap 1, dari jumlah 2.310 KPM, yang tersalur mencapai 96,80 persen atau sejumlah 2.236 KPM. Sedangkan yang gagal tersalur sekira 3,20 persen atau sebanyak 74 KPM.
Sedangkan untuk tahap 2, dari jumlah 2.329 PKM, persentase KPM yang tersalur mencapai 96,48 persen atau menyasar 2.247 KPM. Sedangkan yang gagal tersalur sejumlah 82 KPM atau sekira 3,52 persen.
“Yang gagal disalurkan itu karena ada KPM yang meninggal dunia, KPM tidak ditemukan, dan KPM lagi di luar kota. KPM yang tidak ditemukan ini misalnya, KPM A tinggal di alamat RT 2 Kelurahan Gayam.
Ketika dicari waktu penyaluran, yang bersangkutan tidak ada. Maka dibuatkan surat keterangan (suket) oleh pihak kelurahan kalau yang bersangkutan tidak ditemukan di RT 2,” jelasnya.
Tambah Selamet, KPM yang menerima PKH untuk saat ini menyasar pada golongan ibu hamil (bumil) dan anak usia dini, anak SD, SMP, dan SMP, serta lanjut usia dan disabilitas. Total anggaran PKH yang diterima pun berbeda-beda.
“Bumil dan anak usia dini mendapat Rp 3 juta, anak SD Rp 900 rinu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta. Sedangkan lansia dan disabilitas Rp 2,4 juta. Jumlah anggaran itu untuk hitungan per tahun,” tutupnya. (*/Elton Wada/Adv Pemkab Berau)
Editor: Elton Wada
