Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, terus memperkuat sistem administrasi tingkat pemerintah desa. Serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan berbagai program yang strategis.
Upaya tersebut dilakukan untuk membangun desa tertib baik secara tata kelola dan tangguh dalam bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah. Arianto menegaskan. seluruh program pembangunan desa diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
“Membangunan desa tetap kami arahkan agar selaras dengan program Kukar Idaman,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
DPMD saat ini berfokus untuk pembenahan administrasi desa di dua kecamatan; Tabang dan Muara Kaman. Keduanya menjadi prioritas pendampingan intensif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
“Kami ingin memastikan setiap desa memiliki sistem administrasi yang tertib dan kuat, karena itu menjadi fondasi penting dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Arianto menjelaskan lemahnya tata kelola administrasi sering menjadi hambatan, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan. Maka dari itu, pendampingan berkelanjutan diperlukan agar pelayanan publik desa semakin efektif, transparansinya meningkat juga penggunaan anggaran tepat sasaran.
Selain itu, DPMD Kukar juga melanjutkan Program Bantuan Keuangan Ro 50 juta per RT. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir serta menjadi salah satu bentuk dukungan pada peran aktif RT sebagai ujung tombak pelayanan pada warga.
“Program ini akan terus kami lanjutkan. Bahkan, kami berencana meningkatkan anggarannya ke depan. Tapi tentu, sistem pengawasan juga harus diperkuat agar dananya benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dilakukan pengawasan dana yakni dengan mekanisme internal juga kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal. Tujuannya untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas. DPMD Kukar juga aktif mendorong penguatan ekonomi tingkat desa.
Misalnya dengan pembentukan unit usaha desa, melibatkan kerjasama dengan Pemdes dan UMKM.
“Kami ingin desa memiliki sumber pendapatan sendiri lewat unit usaha yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Desa dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ujarnya.
