Tenggarong – Kepala DPMD Kukar Arianto, menyebut bahwa mewujudkan desa mandiri diperlukan infrastruktur yang layak. Tanpa jalan yang baik serta fasilitas memadai, status desa mandiri sulit untuk dicapai.
Meskipun potensi alam serta SDM sudah cukup besar, maka diperlukan infrastruktur memadai. Arianto mengungkap banyak desa berstatus berkambang atua maju di Kuakr tapi belum memiliki infrastruktur dasar memadai.
“Dari hasil monitoring kami sejak 2024, desa-desa yang masih berstatus berkembang dan maju rata-rata belum memiliki infrastruktur yang memadai,” ujarnya, Senin (5/5/2025)
Arianto juga menjelaskan, sebagian besar akses jalan di desa masih berupa tanah atau hanya laporan batu pengeras saja. Ini menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama dalam kegaitan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kalau infrastruktur dasar saja belum tersedia, bagaimana ekonomi bisa tumbuh? Ini jadi tantangan besar,” tambahnya.
Kepala DPMD tampak menyoroti kondisi sektor ekonomi desa belum berkembang optimal, “Bahkan untuk membangun pasar desa yang hanya beroperasi seminggu sekali pun masih sulit ditemukan,” katanya.
Indikator penilaian status desa bukan hanya mencakup infrastruktur, tapi juga akses pada layanan keuangan seperti perbankan. Serta keberadaan sarana ekonomi aktif dan berkelanjutan.
“Menuju desa mandiri itu proses panjang. Kita butuh kolaborasi dan dukungan lintas sektor,” tegasnya.
Arianto menyampaikan bahwa desa berlokasi dengan dengan pusat kota atau kawasan pengembangan, biasanya lebih cepat naik status jadi desa mandiri. Dan sebagai bentuk komitmen Pemkab Kukar akan terus mengupayakan peningkatan infrastruktur desa, terutama jalan penghubung antar desa.
“Pak Bupati rutin kunjungan ke desa-desa. Ini penting supaya program pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.
