SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat langkah antisipatif menghadapi krisis pangan akibat bencana alam, inflasi ekstrem, hingga gejolak sosial yang berdampak pada ketersediaan bahan pokok. Melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH), sebanyak 506 ton beras cadangan kini disiapkan untuk segera dikirim ke wilayah terdampak jika kondisi darurat terjadi.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis yang masih mengintai sejumlah wilayah di Kaltim, terutama yang kerap mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan, maupun lonjakan harga bahan pokok akibat inflasi musiman.
“Cadangan pangan ini kami siapkan untuk kondisi darurat seperti bencana, inflasi ekstrem, hingga gangguan sosial. Bantuan akan dikirimkan segera jika ada permintaan resmi dari pemerintah kabupaten atau kota,” kata Amaylia Dina Widyastuti, Senin, di laman resmi pemprov.
Wilayah Rawan Jadi Prioritas Penanganan
Beberapa wilayah yang saat ini menjadi prioritas pengawasan ketahanan pangan antara lain:
Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), yang dalam beberapa tahun terakhir kerap terdampak banjir dan kemarau berkepanjangan.
Kutai Barat (Kubar) yang mengalami hambatan distribusi pangan akibat kondisi geografis dan infrastruktur.
Mahakam Ulu (Mahulu) yang saat ini sedang mengalami kekeringan parah dan gagal panen, sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak.
Sebagai respons cepat, Pemprov Kaltim telah menyalurkan 68,5 ton beras ke dua kecamatan terdampak paling parah di Mahulu, yaitu Long Apari dan Long Pahangai, dengan jatah 20 kilogram per kepala keluarga. Bantuan ini bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPPD).
“Tahun lalu, Kecamatan Busang di Kutai Timur juga sempat masuk kategori rawan pangan karena masalah air bersih. Tapi setelah perbaikan infrastruktur, statusnya sudah membaik,” jelas Amaylia.
Pemantauan Ketahanan Pangan Lewat Peta Digital
Status kerawanan pangan suatu wilayah ditentukan berdasarkan sembilan indikator utama, di antaranya: Ketersediaan pangan lokal (produksi padi dan jagung), angka stunting, akses air bersih, layanan kesehatan, dan ketersediaan pendidikan
Untuk meningkatkan transparansi, Pemprov Kaltim menyediakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang bisa diakses publik. Peta ini diperbarui secara berkala dan menunjukkan wilayah mana saja yang masuk kategori rawan pangan.
Menghadapi Krisis dengan Perencanaan Matang
Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah daerah di Kaltim seperti Berau, PPU, dan Mahulu telah mencatat lonjakan harga pangan akibat gangguan pasokan dan kondisi cuaca ekstrem. Inflasi bahan pangan seperti beras, cabai, dan bawang merah kerap melonjak saat musim kemarau atau ketika akses distribusi terhambat karena bencana.
Melalui cadangan 506 ton beras dan sistem pemantauan yang terus diperbarui, Pemprov Kaltim berharap mampu meredam potensi krisis pangan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah ancaman bencana dan inflasi global. (gis)
