Samarinda – Program Gratispol (Gratis untuk Semua) yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudy-Seno, kini memasuki tahap implementasi. Meski terlihat ambisius dan mudah direncanakan di atas kertas, realisasinya di lapangan terbukti tidak semudah yang dibayangkan.
Apa Itu Program Gratispol?
Gratispol adalah program layanan gratis yang mencakup beberapa sektor penting, di antaranya:
Pendidikan – Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim, bantuan pendidikan untuk siswa SD–SMA, hingga beasiswa khusus.
Kesehatan – Integrasi BPJS Kesehatan untuk warga yang belum ter-cover, layanan medis dasar tanpa biaya, dan subsidi obat-obatan tertentu.
Sosial & Keagamaan – Insentif untuk guru honorer dan marbut, bantuan pemberangkatan umrah, serta subsidi kegiatan sosial masyarakat.
Program ini secara resmi diatur dalam Pergub No. 24 Tahun 2025 dan didetailkan melalui tujuh instrumen hukum turunan (Permen) untuk masing-masing sektor.
Realisasi di Lapangan
Pemprov Kaltim telah mulai melaksanakan Gratispol pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Data Diskominfo Kaltim menyebutkan, tahap awal mencakup: 30.943 mahasiswa baru penerima bantuan UKT. Penyerahan insentif guru honorer dan marbut di beberapa daerah. Serta integrasi peserta BPJS bagi warga yang belum terdaftar.
Rencana berikutnya, cakupan penerima akan diperluas menjadi 85.000 mahasiswa pada semester genap, disertai penambahan kuota bantuan sosial dan kesehatan di daerah-daerah.
Mengapa Sulit Dieksekusi?
Meski payung hukum sudah ada, tantangan pelaksanaan Gratispol cukup berat:
Anggaran Raksasa
DPRD Kaltim memperkirakan dibutuhkan Rp2,5 triliun untuk mencakup seluruh warga yang berhak. Namun, APBD saat ini hanya mampu menyediakan sekitar Rp 750 miliar.
Proses Administrasi Rumit
Mekanisme pendaftaran dan verifikasi penerima manfaat masih berubah-ubah, memicu kebingungan di masyarakat.
Transparansi yang Dipertanyakan
Publik menyoroti minimnya komunikasi resmi dan respons lambat terhadap pertanyaan warga, bahkan sempat terjadi kasus pemblokiran akun media sosial pengkritik program ini.
Hanya Terhambat, Bukan Hoaks
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan Gratispol bukan hoaks dan akan terus diperluas seiring kemampuan fiskal daerah. “Kita laksanakan bertahap, prioritas untuk yang paling membutuhkan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kutai Barat beberapa waktu lalu.
Berbagai tantangan ini, semakin sulit dihadapi oleh pemprov karena persebaran opini yang begitu cepat di media sosial. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, Gratispol berisiko menjadi program yang hanya indah di atas kertas—mudah direncanakan, tetapi susah dieksekusi. (gis)
