TENGGARONG – Di tengah capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah menyentuh angka penuh, masih ada cerita lain di baliknya. Di Kutai Kartanegara (Kukar), tercatat sebanyak 34.346 peserta BPJS Kesehatan berstatus nonaktif.
Status nonaktif ini bukan tanpa alasan. Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati, menjelaskan mayoritas peserta yang kartunya tidak aktif disebabkan oleh tunggakan iuran. Selain itu, ada pula peserta yang baru saja kehilangan pekerjaan atau berpindah status kepesertaan.
Meski begitu, Ika menilai angka tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total peserta BPJS Kesehatan di Kukar yang mencapai 813.926 jiwa.
“Kalau dipersentasekan, sekitar 95,88 persen peserta masih aktif. Yang nonaktif hanya 4,12 persen,” ungkapnya, Kamis (18/12/2025).
Data BPJS Kesehatan di Kukar sendiri terbagi dalam beberapa kategori. Untuk peserta mandiri, tercatat kelas 1 sebanyak 3.744 orang, kelas 2 sebanyak 6.542 orang, dan kelas 3 mencapai 67.238 orang. Sementara sebagian besar peserta lainnya masuk dalam skema yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Adapun peserta mandiri yang saat ini berstatus nonaktif, terdiri dari 1.687 orang di kelas 1, 2.579 orang di kelas 2, dan 17.630 orang di kelas 3.
BPJS Kesehatan Upayakan Pengaktifan Kembali
BPJS Kesehatan Kukar pun tak tinggal diam. Berbagai langkah terus dilakukan agar peserta yang nonaktif bisa kembali mengaktifkan kepesertaannya. Salah satunya melalui Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), yang memungkinkan peserta melunasi tunggakan secara dicicil.
“Kami juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Diskominfo dan Puskesmas, untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat,” jelas Ika.
Ia menegaskan, kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting karena biaya layanan kesehatan kerap tak bisa diprediksi. Dengan BPJS, masyarakat memiliki jaminan perlindungan saat membutuhkan layanan medis sesuai ketentuan yang berlaku.
Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh warga Kukar. Muhammad Joko, warga Kelurahan Maluhu, mengaku terbantu dengan program BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Setiap kali berobat ke Puskesmas, ia tak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun.
“Program kerja sama pemerintah dengan BPJS ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan. Dampaknya benar-benar terasa,” pungkasnya.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
