Kalimantan Timur – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dengan tegas menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh pemerintah pusat. Penegasan ini dilontarkan setelah Pj Gubernur Akmal mendengarkan arahan dari para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu.
Menurut Akmal Malik, inti dari dukungan tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah (pemda) mampu menterjemahkan dokumen-dokumen perencanaan makro menjadi dokumen perencanaan makro di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Pj Gubernur menekankan pentingnya menterjemahkan konsep perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1-2 tahun saat menjabat kepala daerah. Tujuannya adalah agar perencanaan tersebut dapat sejalan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, ketika kepala daerah definitif memimpin, mereka dapat menyempurnakan dan menjalankan perencanaan pembangunan tersebut.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyoroti pentingnya momen ini bagi Kalimantan Timur, khususnya terkait konsep pemerataan sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045. Dia menekankan bahwa Kaltim memiliki peran sentral untuk mewujudkan pemerataan tersebut, baik dari segi politik maupun sumber daya. Akmal Malik juga menekankan perlunya dukungan pembiayaan dari Kaltim untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan.
Dalam saran yang disampaikan, Akmal Malik menginginkan pembangunan tempat pembuangan sampah yang efisien di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat RT, RW, pinggir jalan raya, hingga kecamatan dan kabupaten. Ia juga mendorong pembangunan tempat industri sampah daur ulang yang ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Akmal Malik menyoroti pentingnya mengoptimalkan daerah penyangga di sekitar IKN. Ia berharap bahwa dengan dukungan pembiayaan dari provinsi, kabupaten, dan kota yang berdekatan dengan IKN, mereka dapat bersama-sama mengalokasikan anggaran untuk membangun daerah penyangga. Hal ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pemerataan yang menjadi fokus Indonesia Emas 2045.
“Kaltim memiliki ruang menjadi suatu sentral untuk mewujudkan pemerataan itu. Artinya Kaltim harus mengoptimalkan perannya. Tidak hanya peran politik saja, tapi juga sumber dayanya. Itu kenapa dukungan pembiayaan yang dimiliki oleh Kaltim, harus juga kita lakukan untuk mendukung IKN. Karena IKN nanti akan menjadi sentral,” ungkapnya.
Pengarahan dari menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju kepada 193 penjabat kepala daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan dalam rapat tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo turut memberikan arahan dalam rapat tersebut. Rapat koordinasi ini ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
