Jakarta – Sebagai bagian dari kegiatan kerjanya di Jakarta, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, melakukan kunjungan ke kantor CNN Indonesia di Kawasan Gedung Trans Media Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis. Kedatangan Pj Gubernur Akmal Malik disambut dengan hangat oleh jajaran pimpinan dan staf kunci CNN Indonesia.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal, Tim Ahli Pj Gubernur Munandhir Mubarak, dan Kabag MKP Biro Adpim Setda Prov Kaltim Sri Rezeki Marietha, Akmal Malik menyampaikan penjelasan terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hubungannya dengan Kalimantan Timur.
“Maaf agak terlambat ni. Tadi saya acara di DPRRI terkait IKN (Ibu Kota Nusantara). Jadi mohon maaf agak telat,” ucap Akmal kepada tuan rumah, jajaran CNN Indonesia.
Dihadapan awak CNN Indonesia, Akmal mengungkapkan bahwa meskipun pembangunan IKN terus berjalan dengan dukungan penuh Pemerintah dan masyarakat Kaltim, terdapat masalah krusial yang perlu segera diselesaikan di daerah lokasi pembangunan IKN, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Akmal menjelaskan bahwa ada empat kecamatan di PPU, yaitu Sepaku, Penajam, Waru, dan Babulu, yang bersentuhan langsung dan berdekatan dengan IKN. Ia mencatat bahwa 15 desa di Kecamatan Sepaku telah masuk ke dalam kawasan IKN, sehingga secara administratif bukan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara lagi, melainkan dikelola oleh Otorita IKN.
“Kami mendorong kabupaten dan kota yang bersentuhan langsung dengan IKN, agar segera merevisi tata ruang wilayahnya,” ungkap Akmal.
Meskipun terdapat perbedaan dalam tata kelola administrasi, Akmal menekankan bahwa secara sosial, Kalimantan Timur masih terhubung erat dengan IKN, dan sebaliknya. Kabupaten yang paling banyak terdampak, menurutnya, adalah Penajam Paser Utara, yang hanya dialokasikan 3,3 persen lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.
“Kalau hanya 3,3 persen, mana bisa PPU mendongkrak perekonomiannya dan investor pasti tidak mau masuk sebab terkendala RTRW. Ini yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Akmal Malik mendorong Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk merevisi tata ruang wilayahnya dan dialokasikan minimal 30 persen kawasannya untuk kegiatan jasa dan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebab teori ekonomi untuk mendongkrak pertumbuhan daerah hanya sektor jasa, perdagangan, dan pemukiman. Itu sebabnya, saya minta Pemkab PPU agar segera merevisi RTRWnya, sehingga tumbuh kawasan-kawasan satelit di sekitar IKN,” pungkasnya. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
