Mediaetam.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry berkoordinasi terkait banyaknya jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang rusak parah baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, saat Musyawarah Nasional Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mulawarman di Hotel Mercure, Samarinda, Senin (12/4/2021) .
“Saya katakan ke beliau (Gubernur Isran Noor) bahwa banyak keluhan masyarakat Pak Gub, soal jalan rusak di Kaltim ini. Kasihan masyarakat. Saya bilang beberapa Pemkab dan Pemkot juga bertandang ke DPRD Kaltim menyampaikan langsung persoalan tersebut,” kata Sarkowi.
Isran disebutkan Sarkowi tak menampik hal itu. Menurut Isran, kedepan perlu dibuat terobosan atas permasalahan tersebut dan minta organisasi serta berbagai pihak di Kaltim agar mendiskusikan guna memberi masukan yang efektif.
“Seperti IKA Unmul perlu bantu buat diskusi soal itu. Begitu juga yang lain, silahkan beri masukan,” kata Isran seperti ditirukan Anggota DPRD Fraksi Golkar itu.
Lebih lanjut mengutip penjelasan Isran bahwa kendala pembangunan dan perbaikan program infrastruktur di Kaltim karena terkendala luas wilayah yang luar biasa, tapi tanpa didukung anggaran yang memadai.
“Bandingkan Kaltim dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta, di sana tidak luas tapi anggarannya (APBD) sangat besar. Kaltim ini terlalu luas, sementara anggaran minim,” kata Isran kepada Sarkowi.
Disebutkan Isran, luas Kaltim ini hampir empat kali luas Jawa Barat, dan hampir 200 kali luas DKI Jakarta. Sementara APBD Kaltim berkutat sekitar Rp 10 triliun tiap tahun, APBD Jawa Barat Rp 44 triliun dan APBD DKI Jakarta Rp 84 triliun.
“Di pusat alasannya penduduk Kaltim sedikit, tapi kan kita ini tidak membagikan uang ke orang per orang penduduk, tapi membiayai pembangunan,” tegas Isran lagi.
Menurut data luas Kaltim 127.346 Km2 dengan penduduk 3.648 juta jiwa. Sementara itu, luas Jawa Barat 35.377 Km2 dengan penduduk 49, 9 juta jiwa dan luas DKI Jakarta 662 Km2 dengan jumlah penduduk 10,56 juta jiwa (2020).
Sarkowi mengatakan bahwa pada pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Eksekutif, perlu makin ketat dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Anggota komisi II DPRD tersebut memberikan saran agar tim OPD yang membidangi soal infrastruktur (Dinas PUPR) lebih banyak dan lebih sering untuk menurunkan personel ke lapangan ketika ada keluhan masyarakat agar tahu persis kondisi lapangan dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. (Adv/Idham)
