Nusantara – Selepas pergantian presiden dari Joko Widodo ke Prabowo, isu batalnya pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke IKN beberapa kali menyeruak. Terlebih Pemerintah Pusat melakukan efisiensi yang turut memengaruhi intensitas pembangunan IKN. Namun dalam diam, pembangunan kawasan ibu kota baru tetap berlanjut.
Pada Senin, 28 Juli 2025, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemprov Kaltim yang dipimpin langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud turut mendampingi peninjauan tersebut, selain tentunya pihak Otorita.
Proyek pertama yang ditinjau adalah Jalan Tol IKN. Yang nantinya akan menghubungkan Balikpapan ke pusat Kota Nusantara.
Kunjungan pertama dilakukan di Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang – KKT Kariangau. Panjang 4,12 km dengan waktu pelaksanaan 2023-2025. Nilai kontrak Rp2,8 triliun dan progres 65,51 persen.
Mereka lanjut ke Seksi 3A Segmen Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 9,27 km dengan anggaran Rp3,5 triliun dan waktu pelaksanaan 2022-2025. Progres sudah mencapai 99,46 persen.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengaku puas. “Mantap, mantap sudah pembangunannya,” katanya, melansir laman resmi pemprov.
Cek Dermaga Logistik dan Bandara IKN
Kunjungan dilanjutkan dengan melihat pembangunan pelindung tumbukan kapal (fender) dan pelengkap Jembatan Pulau Balang. Panjang 804 meter dan dilaksanakan dalam periode 2022-2024.
Rombongan juga meninjau pembangunan Dermaga Logistik IKN yang dibangun pada tahun 2023. Serta melihat duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek dan duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek II sepanjang 514 meter dengan nilai kontrak Rp907 miliar, progres 48,41 persen.
Kunjungan berikutnya meninjau pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI dan pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 74,77 km. Pembangunan sudah dilakukan sejak tahun 2021.
Rombongan juga meninjau pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN 1. Hingga saat ini sudah dibangun 57 tower dan sebanyak 47 tower untuk hunian ASN dengan jumlah 540 unit dengan kapasitas tampung 2.160 orang.
Terakhir, kunjungan dilakukan ke Bandara VVIP IKN. Bandara ini saat dilaporkan sedang dalam proses usulan menjadi bandara umum.
Panjang landasan (runway) 3 km, taxiway 0,29 km, apron 0,47 km jalan relokasi 4,7 km. Pembangunan Bandara VVIP IKN melibatkan 605 tenaga kerja dan total man hours mencapai 4.693.466 jam. Nilai kontrak pembangunan bandara ini Rp4,2 triliun.
Bagi Rudy Mas’ud, kehadiran bandara VVIP yang nantinya akan jadi bandara umum menjadi berkah tersendiri untuk Kaltim.
“Kami sangat bersyukur karena hanya Kaltim yang akan memiliki tiga bandara besar dalam satu provinsi di Indonesia. Bandara SAMS di Balikpapan, Bandara APT Pranoto di Samarinda dan Bandara IKN,” tukasnya. (gis)
