TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar rapat koordinasi sekaligus pengumpulan data statistik sektoral di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini menjadi agenda rutin sebagai upaya memperkuat kualitas data serta menyatukan persepsi antarlembaga terkait penyusunan data sektor kelautan dan perikanan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut turut melibatkan Bappeda Kukar, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Diskominfo selaku wali data daerah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut bertujuan memberikan penguatan sekaligus memastikan keselarasan penyajian informasi statistik.
Selain itu, para penyuluh perikanan dan koordinator perikanan dari seluruh kecamatan juga ikut terlibat. Mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan ketepatan data yang dihimpun dari lapangan.
“Ini kegiatan rutin untuk mengevaluasi data statistik kami. Kami mengundang Bappeda, BPS, dan Diskominfo untuk memberi pencerahan, penyamaan persepsi, serta memastikan penyelarasan data statistik sektoral,” jelas Muslik.
Menurutnya, penyamaan persepsi dengan BPS dan wali data sangat penting agar para enumerator memahami metode pengambilan sampel dan penyajian data yang benar. Dengan begitu, kualitas data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
Muslik juga menegaskan kegiatan ini sejalan dengan program Kukar Idaman Terbaik, terutama dalam hal penyediaan data yang valid untuk pemberdayaan pelaku usaha perikanan. Data yang baik dianggap menjadi fondasi penting dalam penyusunan strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
“Harapan kita, data statistik semakin baik dan akurat. Kita ingin proses koordinasi dengan wali data dan para validator berjalan efektif sehingga data yang dirilis benar-benar valid,” ujarnya.
Setelah proses pengumpulan data, seluruh informasi yang masuk akan melalui tahapan validasi berjenjang. Mulai dari forum internal DKP, pembahasan di tingkat kabupaten, hingga proses sinkronisasi di tingkat provinsi sebelum dipublikasikan secara resmi.
“Validasi ini penting untuk memastikan apakah data yang kita susun sudah sesuai atau masih perlu pembahasan lanjutan. Semua dilakukan bertahap sebelum akhirnya dirilis,” tambahnya.
Melalui rakor ini, DKP Kukar berharap para penyuluh dan enumerator semakin memahami standar pengolahan data, sehingga kualitas statistik sektoral kelautan dan perikanan semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sektor perikanan di daerah. (Nur/Adv/Prokom Kukar)
