Tenggarong– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berupaya memperluas peran posyandu agar tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pendataan sosial di tingkat desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa posyandu sebenarnya memiliki potensi besar dalam menyediakan data riil mengenai kondisi masyarakat, karena menjadi garda terdepan dalam aktivitas pelayanan publik.
“Kegiatan rutin seperti penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, dan penyuluhan kesehatan itu menyimpan data penting. Kalau data dari posyandu, RT, dan PKK bisa diintegrasikan, kita akan punya gambaran nyata kondisi sosial masyarakat di akar rumput,” ujar Arianto, kemarin.
Ia menilai, data yang dihasilkan dari kegiatan posyandu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan pembangunan desa maupun daerah, mulai dari peningkatan gizi keluarga hingga penanganan kemiskinan dan pendidikan.
DPMD Kukar saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa agar setiap kegiatan posyandu terdokumentasi secara baik dan terkoneksi dengan sistem pemerintahan desa.
“Posyandu bisa menjadi sumber data yang valid dan terukur. Dari situ, kita tahu sejauh mana program desa menjangkau masyarakat,” tambahnya.
Arianto juga menyinggung tantangan fiskal tahun depan yang diprediksi cukup ketat karena adanya penyesuaian dana transfer pusat. Namun, ia menegaskan semangat membangun desa tidak boleh surut.
“Anggaran boleh terbatas, tapi kreativitas dan kolaborasi harus jalan. Yang penting, semangat kita sama: bagaimana membuat masyarakat hidup lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap posyandu ke depan semakin aktif berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan keluarga.
“Kalau posyandu bisa berfungsi maksimal, desa akan semakin kuat dan warganya semakin sejahtera. Itulah arah pembangunan yang ingin kita capai bersama,” ungkapnya.
