DPRD Kukar Gelar Paripurna, Agenda Mendengarkan Nota Penjelasan Pelaksanaan APBD Kukar 2020

Kukar – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Paripurna ke-7 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar.

Agenda yang dijadwalkan pada Rabu (7/7/2021) pagi, membahas penyampaian nota penjelasan Pemda Kukar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar tahun 2020.

Rapat Paripurna dihadiri Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, dan Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono. Sementara dari Pemda Kukar diwakili oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin. Selebihnya para anggota DPRD Kukar menghadiri rapat secara virtual.

Abdul Rasid mengatakan, merunut peraturan pemerintah yang menyatakan pasca 6 bulan pelaksanaan APBD harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dihadapan DPRD Kukar. Sejauh mana dan apa saja realisasi anggaran tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemda Kukar.

Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kukar, mendengarkan nota penjelasan pelaksanaan APBD Kukar 2020. [Mediaetam.com/ist]

Kemudian selanjutnya dari hasil penyampaian yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kukar, akan dibahas di masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kukar. Untuk dilakukan koreksi terkait apa yang dilakukan oleh Pemda Kukar selama tahun anggaran 2020.

“Tentunya biasa dalam setiap anggaran ada yang memang sudah bagus, cukup hingga ada yang masih kurang. Yang kurang ini yang akan teman-teman fraksi koreksi dan memberikan masukan ke Pemkab bagaimana perbaikan kedepannya,” beber Rasid.

Tentunya Rasid pun berharap tiap tahunnya selalu ada peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan di Kukar sehingga anggaran yang ada bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Kukar.

Disisi lain, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menjelaskan jika laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada DPRD Kukar ini, didalamnya menjelaskan terkait belanja, pendapatan, hingga penerimaan transfer alokasi keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Rendi pun sesumbar jika berdasarkan hasil yang didapati dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI, Pemkab Kukar lagi-lagi kantongi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai bentuk sinergitas eksekutif dan legislatif.

“Selanjutnya kita menunggu penyampaian dari fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pemkab,” ringkas Rendi. (Adv)

Share:

About The Author