Gelar Diskusi Bareng ICW, AJI Samarinda Dorong Pemerintah Harus Transparan

Mediaetam.com, Samarinda – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda mengakui akitifitas kerja jurnalis di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terasa sulit, terutama dalam mengakses data untuk kepentingan berita.

Ini diungkapkan oleh ketua AJI Kota Samarinda, Nofiyatul Chalimah dalam forum diskusi bareng Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilaksanakan di Warkop Bagios, Kamis (19/1/2023).

Dia menyebutkan, indeks kemerdekaan pers secara data memang Kaltim berada pada peringkat pertama tahun 2022 dengan nilai 83.78.

Namun, nilai tersebut tidak sebanding dengan realita yang ada. Sebab hingga kini, jurnalis di Kaltim khususnya di Kota Samarinda masih dihadapkan dengan persoalan terkait sulitnya mendapatkan data untuk kepentingan pemberitaan.

“Jadi untuk mendapatkan data itu sulit sekali, bahkan harus mengirimkan surat terlebih dahulu ke kantor atau instansi pemerintahan. Itu pun prosesnya lama sampai berminggu-minggu,” ungkap Nofi sapaan akrabnya.

Kondisi ini, kata dia, justru akan menghambat kerja jurnalis, sebab dengan tidak transparannya pemerintah akan membuat jurnalis sulit mendapatkan data dan informasi untuk kepentingan peliputan.

Kemudian, dengan tidak transparannya pemerintah maka potensi dugaan korupsi dan kasus pengerukan sumber daya alam yang merugikan masyarakat juga akan semakin besar.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kepala daerah di Kaltim yang tersandung kasus sebagaimana yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apalagi Kaltim ini yang besar dari sektor sumber daya alam, jika tidak ada transparans yang optimal, maka hasilnya pengerukan sumber daya alam yang ugal-ugalan yang tentu berakibat pada kondisi lingkungan,” sebutnya.

Dalam menghadapi kendala tersebut, AJI kemudian melakukan beberapa hal untuk memudahkan kerja jurnalis seperti melakukan liputan kolaborasi lintas jurnalis atau lintas media serta mendorong kemampuan keamanan secara holistik untuk jurnalis.

“Sejauh ini juga informasi di beberapa situs pemerintah tidak terlalu urgen. Padahal jika ada tranparansi terkait data tentu jurnalis tidak kesulitan, dengan begitu kepuasan masyarakat dalam membaca juga pasti optimal,” terangnya. (Iswanto)