Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak alat berat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini disebut krusial agar Kaltim tidak terus bergantung pada sektor tambang dan migas.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Mas’ud saat menghadiri kegiatan Coffee Morning bersama kepala daerah se-Kaltim yang digelar Polda Kaltim di Balikpapan, Rabu (24/9/2025). Ia mengapresiasi inisiatif (coffee morning) tersebut karena dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam mendukung penerimaan pajak.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk membentuk Tim Terpadu yang melibatkan seluruh Kapolres se-Kaltim. Tujuannya jelas, agar semua Polres bisa ikut mendukung penerimaan pajak, khususnya pemungutan pajak alat berat,” tegas Rudy Mas’ud.
Menurutnya, pengawasan terhadap PKB harus diperkuat karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan PAD. Ia menekankan, penguatan sektor pajak merupakan strategi kunci untuk transformasi ekonomi daerah.
“Kita harus mampu bertransformasi. Artinya, melalui pajak ini kita bisa membangun daerah secara berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan mineral dan batubara,” ungkapnya.
Selain soal pajak, Gubernur Rudy Mas’ud juga mengingatkan pentingnya pelayanan publik yang prima. Ia meminta PDAM di seluruh Kaltim meningkatkan produksi dan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat. Tak kalah penting, ia menekankan perlunya menjaga kondusivitas daerah agar ketenteraman dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyerahkan penghargaan kepada seluruh kepala daerah yang mendukung program Polda Kaltim. Acara dihadiri pimpinan tinggi Polda Kaltim, bupati, dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Sektor Tambang Masih Jadi Tulang Punggung
Sejumlah data menunjukkan kontribusi PKB di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir cukup stabil, meski jumlahnya belum besar dibandingkan sektor tambang. Pada 2024, target penerimaan PKB di Kaltim sekitar Rp1,5 triliun, namun realisasi diperkirakan hanya mendekati Rp1,4 triliun. Tahun 2025, Pemprov Kaltim menyesuaikan kebijakan dengan menurunkan tarif dasar PKB dari 1,75 persen menjadi 0,8 persen, ditambah opsen 66 persen dari pokok PKB, sehingga tarif efektif berada di kisaran 1,328 persen.
Sementara itu, sektor tambang batubara masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Data Kementerian ESDM mencatat Kaltim memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia, mencapai 11,59 miliar ton atau sekitar 38 persen cadangan nasional. Pada 2019, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp297 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim, meski sempat turun menjadi Rp250 triliun pada 2020.
Namun, era kejayaan batubara mulai menunjukkan penurunan. Fluktuasi harga global membuat penerimaan daerah tidak stabil, sehingga Pemprov Kaltim didorong untuk memperkuat sektor pajak kendaraan dan sumber PAD lain sebagai penopang pembangunan yang berkelanjutan. (gis)
