Hindari Sanksi, DPRD Kukar Percepat Bahas APBD Kukar 2022

Kukar – Jelang memasuki tahun anggaran baru 2022, DPRD Kukar bersama Pemda Kukar terus melakukan proses pembahasan APBD Kukar.

Setelah belum lama ini dua lembaga ini sudah menyetujui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022.

Pengesahan diharapkan tepat waktu, dan dipastikan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sehingga baik DPRD Kukar dan Pemda Kukar sama-sama tidak mendapatkan sanksi, yang memang berlaku terkait penyusunan APBD.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi memastikan jika dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat badan anggaran (Banggar).

Sebagai bentuk tindak lanjut setelah persetujuan KUA PPAS APBD Kukar 2022.

“Untuk memastikan percepatan mekanisme dan tahapan-tahapan didalam penyusunan APBD,” dijelaskan Alif Turiadi.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi. (Mediaetam.com)

Alif juga menginginkan dengan agenda rapat kembali dengan Pemda Kukar,bisa mempercepat pembahasan.

Tujuannya untuk menghindari adanya potensi sanksi dari pemerintah pusat.

Karena jika lambat melakukan pengesahan, DPRD Kukar dan Pemda Kukar akan dinilai lalai.

Tentu dibarengi dengan adanya sanksi. Terberat akan mendapatkan sanksi hingga tidak akan mendapatkan gaji selama enam bulan ke depan. (Adv)

Share:

About The Author