HMI Komisariat Politani Samarinda Tolak KPU Izinkan Kampanye di Kampus

Samarinda – HMI Komisariat Politani Samarinda menolak pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewacanakan kampanye di kampus.

Menurut Ketua HMI Komisariat Politani, hal tersebut membuat ketidak sesuaian antara teks peraturan yang di atur dan konteks yang sesuai di lapangan.

Hal tersebut menuai kontraversi, kata dia, ada yang pro dan kontra, sebagai mahasiswa dia jelas menolak untuk melakukan kampanye di wilayah kampus.

Ilustrasi kampanye di kampus.

Menurutnya kampus merupakan lingkungan yang bersifat netral tanpa ada pengaruh politik.

Mitra juga menuturkan, menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat aturan bahwa kampanye di tempat pendidikan dilarang. Artinya, kampanye tak boleh dilakukan di sekolah hingga kampus.

Di UU nomor 7 tahun 2017 pun di jelaskan bahwa di poin H ayat 1 Pasal 280 itu disebutkan ada larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kampus kan termasuk tempat pendidikan yang di dalamnya bersifat netral tanpa ada campur politik praktis.

“Saya tidak setuju kalau kampanye masuk ke dalam kampus. Karena kampus sebagai tempat pendidikan dan itu harus bersifat netral dan normatif bukan tempat untuk politik praktis ,” ucap Mitra, Senin, 8 Agustus 2022.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa kegiatan kampanye di lingkungan kampus diperbolehkan. Hasyim menjelaskan, Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

“Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas  pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dilarang  itu apa,  menggunakan fasilitas, bukan kampanyenya. Clear, ya?” kata Hasyim di Jakarta, Sabtu, (23/7).

Menurut Mitra, KPU harus konsisten dengan aturan yang mereka telah buat, jangan menjadikan hal tersebut tidak jelas dan menjadi kontroversi, perlu rasionalisasi memberikan pernyataan mengenai larangan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye politik. Karena praktik kampanye politik di lingkungan kampus juga termasuk menggunakan fasilitas pendidikan itu sendiri.

“Lebih baik kampus itu dijadikan sebagai wadah kajian ilmiah politik yang hari ini sama sekali tidak mencerdaskan bangsa sebab adanya money politik dan menghalalkan segala cara untuk kemenangan, kalo pun hari ini KPU membuat pertanyaan bahwa kampanye itu merupakan pencerdasan politik, mengapa demikian hal seperti itu masih terjadi di bangsa ini. Maka kami menolak secara tegas dengan adanya kampanye di wilayah kampus,” tutup Mitra. (Kontributor Mediaetam.com)

Bagikan:

About The Author

Reply