BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait, Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) dan PT. Pupuk Kaltim beserta anak perusahan lainnya.
Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mengatakan bahwa dari para masyarakat terutama daerah Guntung dan Loktuan yang merupakan buffer zone di perusahaan PT. Pupuk Kaltim (PKT) mengeluhkan susah. Dari pihak perusahaan menilai, sumber daya manusia dari skill yang bisa bersaing.
“Disini kami ingin mengetahui seberapa persen karyawan yang berasal dari putra daerah, terkhusus Loktuan dan Guntung,” paparnya, Senin (20/11/2023).
Maka dari itu, di RDP kali ini meminta data ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang untuk mengenai jumlah anak perusahaan PKT, sebagai langkah awal untuk mengetahui kalkulasi penerimaan karyawan.
“Dengan adanya ketenagakerjaan yang transparan, yang diminta ke Disnaker hanya sekian orang, tapi aslinya lebih banyak dari itu,” paparnya.
Hal sperti itu akan menyulitkan pendataan pihak Disnaker untuk mengatahui identitas asli dari karyawan-karyawan perusahaan. Maka menegaskan kepada perusaahan yang hadir untuk mengutamakan perekrutan untuk masyarakat buffer zone.
“Namun, hingga mediasi yang dilakukan ketiga kalinya, kami tidak mendapatkan solusi karena pihak PKT yang tidak memenuhi undangan DPRD,” ungkapnya.
Dirinya meminta untuk mengadakan rapat ulang dan memastikan perusahaan PKT hadir untuk bisa menanggapi secara langsung keluhan yang dibeberkan oleh IPLB sebagai perwakilan masyarakat buffer zone. (Bita/Advertorial/DPRD Bontang).
