BONTANG – Saat Komisi I DPRD Bontang melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan penyampaian aspirasi, Muslimin menegaskan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) agar dapat hadir di rapat berikutnya Desember mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Muslimin mengatakan bahwa para masyarakat buffer zone meminta kouta lebih untuk rekrutmen pekerja, serta adanya transparansi mengenai jumlah pekerja yang berasal dari Loktuan dan Guntung.
“Ketidakhadiran PKT inilah yang menjadi masalah utama, menyebabkan kami tidak bisa memberikan tawaran solusi, bahkan rapat kali ini tidak dapat berjalan dengan baik,” ucapnya saat memimpin rapat, Senin (20/11/2023).
Dalam RDP tersebut, hanya dihadiri tiga anak perusahaan yang memiliki skala kecil dalam perekrutan tenaga kerja. Ketiga perusahaan itupun sudah menjelaskan persenan karyawan yang berasal dari Loktuan atau Guntung.
“Jika begini, tidak mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak hadirnya PKT yang dapat secara langsung menanggapi keluhan. Mau tidak mau, kita akan jadwalkan rapat berikutnya, bahkan melakukan sidak. bebernya.
Perwakilan Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) mengeluhkan sulitnya masyarakat Loktuan dan Guntung yang tinggal di kawasan buffer zone untuk menjadi karyawan perusahaan PKT. Pihaknya menilai, sumber daya manusia dan skill dari masyarakat sekitar mumpuni untuk bersaing. (Bita/Advertorial/DPRD Bontang).
