Kalimantan Timur – Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menggelar pertemuan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Budi Widihartanto, membahas perkembangan positif dan tantangan di sektor ekonomi regional. Di Rumah Jabatan Gubernur beberapa waktu yang lalu, Widihartanto menginformasikan bahwa Kaltim berada dalam kondisi ekonomi yang baik dan telah meraih posisi kedua dalam penghargaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk regional Kalimantan.
Widihartanto melaporkan sukses Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara dalam kategori kota dan kabupaten, dan Kutai Timur yang meraih juara 3. Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, memuji kepemimpinan Widihartanto dan sekaligus menanyakan kekurangan yang ada untuk segera dirumuskan solusi yang tepat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Akmal Malik menekankan pentingnya mendorong UMKM lokal untuk beradaptasi dengan digitalisasi dan meminta pemetaan menyeluruh terkait jumlah UMKM serta sejauh mana penggunaan digitalisasi dalam operasional mereka.
“Kita harus punya data digitalnya,” ujar Akmal, menuntut data konkret dalam seminggu untuk intervensi yang terukur.
Selain itu, Akmal juga menyoroti kebutuhan digitalisasi bagi UMKM untuk terintegrasi dalam e-Katalog, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus didukung dengan digitalisasi. Dia juga mengingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan data tersedia secara digital.
Menghadap era digitalisasi dan penentuan Ibu Kota Nusantara di Kaltim, Akmal menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh tertinggal, dengan menekankan pentingnya kesetaraan hak antara penduduk di kota dan di daerah terpencil.
Dalam pertemuan tersebut, Widihartanto juga mengungkapkan rencana kegiatan mendatang termasuk ‘Kaltim Paradise of The East’ bertema “Harmony in Diversity” dan acara ‘Bebaya Berbatik’, serta fun walk yang akan diadakan di bulan Oktober 2023.
Dengan momentum ini, Kaltim berada di garis depan untuk mengambil langkah besar menuju digitalisasi yang inklusif, memastikan bahwa perkembangan ekonomi dan sosial merata di seluruh provinsi. (AminAdvertorial/Diskominfo Kaltim)
