TENGGARONG — Menjelang tutup tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperketat realisasi kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bupati dan Wakil Bupati meminta semua OPD menuntaskan kegiatan sesuai target, tanpa menunda atau menambah transaksi baru.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa sebagian besar OPD optimis mampu menembus realisasi di atas 90 persen. Target tersebut sejalan dengan capaian kinerja Kukar tahun 2024 yang dipatok 92,5 persen.
“Hampir semua OPD menyatakan mampu mencapai target di atas 90 persen, mengacu pada target capaian kinerja 92,5 persen,” ujarnya,(21/11/25).
Meski optimis, Sunggono mengaku khawatir karena hingga November anggaran yang masuk ke kas daerah baru sekitar Rp6,9 triliun dari total hak Rp11,3 triliun. Kondisi ini berpotensi menghambat penyelesaian kegiatan, terutama proyek fisik yang membutuhkan pelunasan tepat waktu.
Menurutnya, jika sisa hak anggaran tidak segera disalurkan penuh, risiko keterlambatan pembayaran bisa terjadi pada berbagai kegiatan.
“Kami khawatir jika hak anggaran tidak disalurkan penuh, banyak kegiatan yang tidak bisa terselesaikan pembayarannya,” tegasnya.
Tidak Ada Perpanjangan Kontrak
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Kukar menutup peluang perpanjangan kontrak bagi kegiatan fisik yang berakhir sebelum 20 Desember. Progres pekerjaan akan dihitung langsung berdasarkan capaian di lapangan, tanpa toleransi tambahan waktu.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpukan pekerjaan jelang akhir tahun serta menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Kontrak fisik yang selesai sebelum 20 Desember langsung dihitung progresnya tanpa perpanjangan waktu,” jelas Sunggono.
Tidak hanya itu, bupati juga menginstruksikan agar kegiatan administrasi dihentikan lebih awal, tepatnya pada minggu pertama Desember. Keputusan ini diambil untuk menghindari transaksi baru yang berpotensi tidak terbayarkan.
“Kegiatan administrasi sudah kami tutup lebih awal agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak bisa dibayarkan,” ungkapnya.
Pemkab Kukar kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran hak anggaran daerah. Bupati, Sekda, dan Kepala BPKD bahkan melakukan roadshow ke beberapa kementerian di Jakarta untuk memperjelas status anggaran tersebut.
“Kami sudah roadshow ke Kemenkeu, Kemendagri, hingga Dirjen Keuangan Daerah untuk memastikan hak anggaran Kukar bisa segera disalurkan,” tutupnya. (Nur/Adv/Prokom Kukar)
