Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Terima Aduan Soal Pembayaran Pesangon

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan, dirinya menerima laporan dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait belum terbayarnya pesangon dari pihak perusahaan.

“Memang ada juga laporan masuk ke kami di komisi. Sejauh ini, pengaduan yang sering diterima di antaranya berkaitan dengan pesangon dari perusahaan,” kata Sri Puji Astuti, Rabu (9/3/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. [Ist]

Puji mengatakan persoalan tersebut bisa diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda secara tertulis, untuk penindakan lebih lanjut. Ia menyebut ada beberapa warga di antaranya yang seharusnya mendapat 3 kali pesangon, namun baru dibayar sekali.

Dia tak menampik ada perusahaan yang tidak taat prosedur hukum, maupun memenuhi kewajiban terhadap karyawan yang di-PHK. Karena itu, ia berharap Disnaker bisa melakukan penertiban pada perusahaan-perusahaan tersebut.

“Tentu, ini jadi catatan buat pemerintah agar lebih aktif lakukan pengawasan,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dengan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda senilai Rp 3.137.576,- hingga saat ini, belum ditemukan perusahaan yang mengadukan penetapan UMK. Dalam artian, seharusnya pihak perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pekerja dengan nominal tersebut.

Apalagi standar Upah Minimum Kota (UMK) 2022 yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya tidak mendapat tentangan dari perusahaan. Dengan demikian, sudah seharusnya perusahaan mampu memenuhi hak-hak pekerja.

“Saat ini belum ada perusahaan yang datang mengadu, artinya pihak pengusaha mampu dengan nominal itu,” tandas Puji mengakhiri. (Adv/*)
Editor: Maulana

Bagikan:

About The Author