TENGGARONG – Riuh suara orasi memecah kesunyian di halaman Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Senin (19/1/2026). Puluhan mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) datang bukan untuk bertamu, melainkan menagih janji setia para wakil rakyat terhadap demokrasi. Isunya tunggal dan tegas: tolak mentah-mentah wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD.
Matahari yang mulai meninggi seolah membakar semangat sekaligus emosi di lapangan. Sempat terjadi ketegangan saat massa merasa “dikacangi”.
Hampir satu jam berteriak di bawah terik, tak satu pun anggota dewan menampakkan batang hidungnya. Adu argumen dengan aparat kepolisian pun pecah, menciptakan suasana yang kian panas di depan pintu gerbang gedung terhormat itu.
Bagi para mahasiswa, memindahkan kotak suara dari TPS ke ruang sidang DPRD adalah sebuah pengkhianatan. Rangga Bahtiar, selaku korlap aksi, berdiri tegak menyuarakan kegelisahan rekan-rekannya. Ia memandang demokrasi harus tetap “membumi” di tangan rakyat, bukan ditarik ke atas ke lingkaran elit.
“Jangan jauhkan rakyat dari hak pilihnya. Kami ingin tahu, anggota dewan ini mewakili suara kami atau cuma jadi juru bicara partai?” teriak Rangga yang disambut sorakan setuju dari massa aksi.
Mahasiswa Minta Garansi Aspirasi sampai ke Pusat
Tuntutan mereka kali ini cukup spesifik dan tak mau hanya sekadar janji lisan. Mahasiswa mendesak enam fraksi di DPRD Kukar untuk membuat komitmen tertulis. Mereka ingin bukti hitam di atas putih bahwa aspirasi warga Kukar benar-benar diteruskan ke pemerintah pusat, lengkap dengan bukti otentik pengiriman suratnya.
“Kami beri waktu 3 x 24 jam. Jika surat resmi itu tidak sampai ke tangan kami, jangan salahkan kalau kami kembali lagi,” tegas Rangga.
Setelah situasi sempat memanas, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, akhirnya keluar menemui massa. Yani mencoba mendinginkan suasana dengan menyatakan bahwa dirinya pun berdiri di barisan yang sama dengan mahasiswa.
“Perubahan mekanisme ini bukan perkara kecil. Ini perlu izin dari semua masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kukar,” ucap Yani di hadapan para demonstran.
Tak ingin dituduh bicara sepihak, Yani memanggil perwakilan dari enam fraksi untuk bicara bergantian. Siang itu, di bawah pengawalan ketat, semua fraksi menyatakan sepakat untuk menolak wacana pilkada lewat DPRD namun mereka mengaku tetap harus berkoordinasi dengan pengurus partai masing-masing di tingkat pusat.
Aksi berakhir dengan damai, namun mahasiswa pulang dengan satu janji yang harus ditagih. Namun, mahasiswa berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika dalam tiga hari ke depan janji tertulis dari fraksi-fraksi tersebut tidak dipenuhi.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
