Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui berbagai regulasi dan alokasi anggaran APBD, Pemkab Kukar berupaya memastikan seluruh masyarakat Kukar mendapatkan akses kesehatan yang layak. Anggaran yang dialokasikan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan.
Dalam acara pertemuan Forum Komunikasi para pemangku kepentingan yang digelar di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Rabu (8/5/2024), Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki visi dan misi yang jelas dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Hal ini tentu saja berdasarkan niat baik sebagaimana telah tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah bahwa kebutuhan dasar berupa kesehatan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,” ujar Taufik.
Pemkab Kukar juga berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik faskes primer maupun faskes rujukan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengadaan peralatan kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, serta operasional.
Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah berperan penting dalam mengelola program JKN. “Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang selama ini telah melaksanakan tugas dan amanat untuk mengelola program JKN. Tentu bukan tugas yang mudah untuk mengelola jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya membutuhkan banyak kebijakan dan integrasi dengan seluruh pemangku kepentingan bahkan juga dilakukan inovasi untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi,” ucapnya.
Pemkab Kukar mengakui bahwa koordinasi dan komunikasi dengan BPJS Kesehatan sangat aktif dan telah banyak membantu menyelesaikan berbagai permasalahan jaminan kesehatan di Kukar. Meski terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program JKN, komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan memungkinkan penyelesaian masalah secara efektif.
Ia berharap harmonisasi ini dapat terus berjalan, mengingat semua pihak bekerja untuk kebaikan masyarakat dengan mempermudah akses terhadap layanan kesehatan. Forum koordinasi ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang menghasilkan saran dan gagasan inovatif untuk mengatasi berbagai masalah, mitigasi risiko, serta rencana tindak lanjut.
Taufik juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang berperan serta bersama BPJS Kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program JKN.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan cabang Samarinda, Citra Jaya, memberikan paparan mengenai program JKN. Acara ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinsos Yuliandris, serta perwakilan dari Bapppeda, Dinsos, Disdukcapil, dan Dinkes Kabupaten Kukar.
