Pengembangan Gedung RSUD Abdul Rivai, Janji Akreditasi Menuju RS Tipe B

Mediaetam.com, Berau – Pengembangan gedung RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau merupakan bagian dari janji akreditasi pihak RSUD Abdul Rivai yang saat ini sudah terakreditasi Paripurna Bintang Lima. Tak hanya itu, pengembangan RSUD juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan program bupati dan wakil bupati menuju RS Tipe B.

Direktur RSUD Abdul Rivai, dr Jusram, menegaskan bahwa untuk memenuhi janji akreditasi dan mewujudkan program bupati dan wakil bupati, pihaknya harus memperbaiki gedung rumah sakit yang saat ini masih jauh dari standar kesehatan yang ditetapkan Kemenkes dan WHO.

“Jadi bagian dari janji akreditasi paripurna bintang 5 itu harus memperbaiki kamar operasi dan ruang ICU, termasuk UGD. Kalau 6 bulan tidak ada progres maka dalam dua tahun akreditasi itu bisa dicabut. Nah sebenarnya target kami itu juga yakni berusaha mewujudkan programnya bupati dan wakil bupati menuju RS Tipe B,” bebernya.

Ruang UGD, jelasnya, perlu dibangun mengingat posisinya saat ini tidak terlalu bagus. UGD terlalu masuk ke wilayah bagian dalam RS. “Padahal idealnya UGD itu, begitu masuk gerbang langsung bertemu ruangannya,” sambung Jusram.

Selain ruang UGD, kebutuhan ICU juga sangat tinggi. Saat ini RSUD Abdul Rivai hanya memiliki 4 tempat tidur ICU. Jumlah itu jauh di bawah standar mengingat jumlah penduduk Kabupaten Berau sudah mencapai 270.000 penduduk.

“Tempat tidur ICU itu kan hitungannya 10 persen dari total jumlah tempat tidur. Tempat tidur kami di RSUD Abdul Rivai itu sekitar 220 tempat tidur dan ICU itu normalnya 22. Kita punya saat ini hanya terisi 4 orang. Kalau ruangannya hanya empat saja tidak bisa. Tidak cukup,” jelasnya.

Jika ruang ICU itu tidak ditambah maka pemantauannya pun berisiko. Sebab, perbandingan antara satu perawat, dengan masing-masing pasien yang gawat, mesti mencapai target minimal dua orang yang membantu. “Nah, kalau di ruangan itu ada pasien yang gawat ada dua atau tiga, lalu perawat yang jaga cuma 4 orang, tidak cukup,” bebernya.

Melihat kondisi itu, selama ini pihaknya terpaksa menggunakan ruang anak untuk dijadikan sebagai ruang ICU. Ruang anak yang dipakai selama ini sejumlah 9 ruangan. Sehingga total ruangan yang dipakai sebagai ruangan ICU sejumlah 13 ruangan.

“Nah sisanya itu harus kita carikan tempat. Karena kalau tidak akan menjadi perhatiannya Tim Akreditasi RS. Karena tidak sesuai dengan aturan. Makanya kami memprioritaskan pengembangan untuk membangun ruangan ICU,” lanjutnya.

Selain ruang ICU, ruang operasi juga diprioritaskan. Mengingat ruang operasi yang ada saat ini masih belum sesuai standar yang ditetapkan Kemenkes. Apalagi kondisi gedungnya yang sudah berusia 20-30 tahun tanpa pernah direnovasi.

“Jadi otomatis kami harus membangun yang baru. Kalau tidak maka akan disoroti oleh Kemenkes. Nah itu yang perlu kami perbaiki meskipun sebenarnya gedung operasi yang ada saat ini kami upayakan sesuai dengan standar. Tapi yang namanya gedung lama ya susah meskipun sterilitas tetap dijaga. Maka standar lingkungan perlu diperbaiki karena gedung lama,” sambungnya.

Dengan pembangunan ruang operasi itu tentu kamar operasi dengan sendirinya bertambah. Selama ini volume operasi di rumah sakit itu mencapai 2.000-an per tahun. Bahkan pada tahun 2022 lebih kurang terjadi 2.000 kali operasi.

“Itu pun banyak operasi yang tertunda karena terjadi penumpukan pasien operasi. Sehingga kami berpikir harus menambah jumlah kamar operasi. Dengan penambahan itu minimal lebih cepat bisa membantu penanganan,” harapnya.

Tiga gedung layanan itu, tambahnya akan menjadi prioritas walaupun hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sesuai rencana awal, pengembangan gedung itu mencapai 6 lantai dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sejumlah Rp 120 miliar.

Namun, anggaran dari Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) yang merupakan hasil pendapatan RSUD untuk pengembangan gedung itu, sudah dipangkas menjadi Rp 50 miliar. Dengan anggaran yang tersedia itu, ruang layanan kesehatan seperti VIP dan lain-lain tidak bisa dibangun.

“Karena kemarin disarankan pakai dana sendiri dulu maka dipangkas. Sehingga yang disetujui hanya Rp 50 miliar. Dan itu hanya untuk dua lantai dan diprioritaskan untuk tambahan layanan prioritaskan untuk UGD, ICU, dan kamar operasi,” kuncinya. (*/Elton Wada/ Adv Pemkab Berau)

Editor: Elton Wada