Mediaetam.com, Samarinda – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Dalam pelaksanaan program kotaku pemerintah pusat akan berkolaborasi kolaborasi pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama.
Untuk di Kota Samarinda sendiri Pemkot sudah melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur di beberapa wilayah yang ditetapkan salah satunya Sungai Karang Mumus.
Menanggapi program tersebut Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda Rusdi mengatakan bahwa sejauh ini permasalahan yang ada di Sungai Karang Mumus adalah sebagai pengendalian banjir dan kedua banyak bangunan rumah warga yang tidak tertata sehingga menimbulkan kesan kumuh.
“Kota bebas kumuh, ya artinya kita berpersepsi baik ya terhadap kegiatan itu yang namanya sebagai seorang pemimpin kita harus bercita-cita bahwa saya harus membebaskan persoalan sampai tuntas. Tapi paling tidak kalau tidak tuntas dia sudah berusaha maksimal,” jelas Rusdi, Rabu (01/03/2023).
Lanjut dirinya menambahkan terkait program tersebut menurutnya tidak menjadi masalah. Dikarenakan Pemkot juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus.
“Masyarakat yang digusur di Karang Mumus, saya belum tahu dimana. Pemkot akan merelokasi paling tidak menurut penyampaian, Wali Kota sudah mengatakan relokasi. Intinya tidak digusur paksa tapi kesadaran mereka untuk membongkar rumahnya,” pungkasnya. (Idham/Adv/DPRD Samarinda)
