Mediaetam.com, Kukar – Menjadi salah satu perusahaan yang didanai dari APBD. Diharapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat Kukar. Tetapi sayangnya, Komisi II DPRD Kutai Kartanegara baru menyatakan kekecewaannya terkait kinerja yang dilakukan oleh Perseroda Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dinilai lamban dalam memperjuangkan pelayanan kepada masyarakat di Kukar.
Pelayanan yang dimaksud, yakni kebutuhan dasar listrik. Yang tak kunjung mendapat perhatian dan dirasakan oleh puluhan desa di beberapa kecamatan. Salah satunya di kecamatan terujung Kukar, Tabang.
“Paling tidak (Perseroda) KSDE membantu agar bisa mendesak PLN untuk memasukkan Tabang ke RUPTL,” kata anggota Komisi II DPRD Kukar Ria Handayani.
Tidak hanya Kecamatan Tabang saja, masih banyak kecamatan dan desa-desa yang belum merasakan nikmatnya penerangan listrik. Khususnya disiang hari. Meskipun ada, hanya mendapat pasokan dari perusahaan. Itupun terbatas hanya pada malam hari saja.
“Kan waktu terbatas, padahal aktivitas banyak (dilakukan) di siang hari,” tambah wanita berjilbab ini.
Berdasarkan informasi dari lapangan yang ia terima. Selain hanya mendapat bantuan aliran dari perusahaan. Masyarakat hanya menggunakan mesin penerangan yang berasal dari mesin genset atau tenaga surya. Yang pastinya tidak maksimal dirasakan.
Apalagi saat pandemi COVID-19, masyarakat diharuskan banyak beraktivitas dirumah. Salah satunya sekolah daring. Tentu ini menjadi kendala baru dalam pembelajaran daring.
Ketidakmampuan KSDE mensupport pemenuhan kebutuhan listrik dianggapnya tidak relevan. Apalagi Kukar salah satu penghasil batu bara dan migas terbesar di Indonesia.
Ria pun menjelaskan, akan segera mengambil tindakan. Baik itu memanggil pihak KSDE ke DPRD Kukar. Karena menurutnya ini patut segera diselesaikan. Dan perlu tindak lanjut sesegera mungkin.
“Langkah selanjutnya bakal konsultasi dan memanggil ke DPRD Kukar,” tegas politisi Gerindra ini.
Bahkan Ria menyebut sudah berkomunikasi dengan DPRD Kaltim hingga DPR RI. Agar ini segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian penuh demi masyarakat Kukar.
