Serapan APBD Rendah, DPRD Kukar Beri Beberapa Catatan

Kukar – Kurang maksimalnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar menjadi perhatian anggota DPRD Kukar. Bahkan terancam menjadi Silpa hingga akhir tahun 2021. Banyak faktor penyebab, yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak sempat terlelang ditengah waktu yang tidak cukup pengerjaannya.

Pemda Kukar diharuskan untuk selalu melakukan monitoring terkait pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Menjelang puncak realisasi yang akan terjadi pada jelang akhir anggaran.

Dikatakan oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, banyak pengerjaan yang tidak terlaksana dengan baik, karena terganjal waktu.

Karena itulah seluruh proses yang berkaitan dengan realitas OPD yang menerima kucuran anggaran besar, untuk jadi perhatian pemda.

Proses lelangnya diinginkan Rasid agar dilakukan sedini mungkin pada anggaran mendatang.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. (Mediaetam com)

Memastikan hal ini tidak terulang kembali, pekerjaan kembali tidak maksimal, dan kembali sebabkan Silpa.

Keinginan serupa dikatakan oleh Rendi Solihin, wakil Bupati Kukar, memastikan dan berkeinginan untuk melakukan proses lelang secepat mungkin sejak awal tahun anggaran.

Agar penyerapan anggaran lebih maksimal dengan harapan tidak terjadi SiLPA.

“Nanti akan kita lakukan awal tahun 2022,” katanya.

Ini menjadi alasan, karena banyak sekali dia temukan proses pembangunan di Kukar yang kurang maksimal hingga terancam tidak selesai.

Banyak kegiatan yang progresnya terkendala waktu dan sisa waktu yang jauh dari kata ideal. (Adv)

Share:

About The Author