Sidang Paripurna DPRD Kukar Sahkan Dua Perda

Kukar – DPRD Kukar menggelar Rapat Paripurna pada Senin (11/10/2021) siang. Dengan agenda pembahasan terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pimpinan DPRD Kukar beserta Wakil Bupati Kukar turut menghadiri agenda tersebut.

Dari agenda pembahasan tersebut, diantaranya masing-masing Panitia Khusus (Pansus) dan Persetujuan DPRD Kukar terhadap beberapa Raperda. Selanjutnya penyampaian nota penjelasan kepala daerah terhadap dua Raperda yang diusulkan. Dilanjutkan dengan pandangan fraksi di DPRD Kukar terhadap nota penjelasan pemerintah terhadap beberapa Raperda. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi, diakhiri dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan persetujuan DPRD terhadap usulan inisiatif Raperda tentang Raperda diluar Propemperda Kukar 2021.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan ada sebanyak dua Raperda yang disahkan. Yakni Perda terkait Desa dan Perda terkait Retribusi Jasa Umum. Sedangkan Raperda lainnya masih terus digodok dan diproses lebih lanjut. Dengan alasan masih ada beberapa hal yang dikoordinasikan lagi bersama Pemda Kukar. Dilanjutkan lagi dengan pengesahan di forum Sidang Paripurna.

 

“Dua Raperda disetujui, dua perda lagi masih dalam proses,” kata Abdul Rasid, Senin (11/10/2021).

 

Disamping itu, masih ada 10 raperda lagi yang akan segera dibahas sebelum berakhirnya tahun 2021 ini. Diantaranya pembahasan Raperda terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Raperda tentang Korpri.

 

Sebelumnya, diketahui ada tambahan pembahasan sebanyak 8 Raperda, dari total 32 Raperda yang menjadi kewajiban untuk dituntaskan pada tahun 2021 ini. Yang mana bertambahnya Raperda ini disebutnya dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini. Sehingga memang harus diselesaikan hingga akhir 2021 nanti.

 

Meskipun begitu, jika 42 Raperda yang menjadi tanggungan tahun 2021 ini bisa selesai tepat waktu. Tinggal melihat dan meminta kesiapan dari anggota DPRD Kukar untuk melakukan pembahasan. Paling tidak dari 42 Raperda yang menjadi beban, bisa terselesaikan sebanyak 90 persen. Dimana sekitar 50 persen Raperda yang sudah diselesaikan menjadi Perda saat ini. (Adv/DPRD Kukar)

Share:
Tags:

About The Author