Kukar – DPRD Kukar meminta kepala daerah, khususnya Bupati Kukar, untuk memastikan perusahaan swasta yang beroperasi di Kukar agar berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan menggandeng BUMDes.
Ini dirasa penting, lantaran saat terjadi pandemi seperti saat ini, membuat kondisi perekonomian masyarakat tingkat bawah, seperti di pedesaan menurun drastis. Tapi hal itu bisa saja diminimalisir sekecil mungkin. Terlebih saat ini banyak perusahaan swasta yang beroperasi di Kukar.
“Kita di Kukar punya banyak perusahaan, sebenarnya jika dimaksimalkan kerjasama dengan BUMDesnya, tentunya mendongkrak PAD desa,” kata Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono belum lama ini.
Namun dianggapnya belum berjalan dengan dan maksimal, dilakukan oleh perusahaan swasta. Sangat disayangkannya sekali. Meskipun ada, tapi BUMDes tidak diberdayakan secara maksimal. Terkesan setengah hati proses kerjasamanya.
Padahal ujar Siswo, BUMDes memiliki kekuatan dasar dan payung hukumnya. Mulai dari peraturan menteri, undang-undangnya, hingga surat edaran (SE) dari kepala daerahnya.
“Harusnya jadi perhatian serius pemerintah termasuk bupati,” lanjut Siswo lagi.
Bupati Kukar pun dimintanya untuk bisa mengawasi dan memastikan SE-nya bisa berjalan sesuai semestinya. Agar dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Memastikan atau sedikit “memaksa” semua pelaku usaha untuk bermitra dengan BUMDes.
Jika perlu bupati selaku kepala daerah bisa memberikan reward and punishment bagi perusahaan yang berkontribusi ataupun tidak kepada BUMDes. Karena memang dengan diberdayakan BUMDes, menjadi ladang PAD bagi desa setempat.
“Itu tugas pemerintah daerah, mengamankan Permendes dan SE Bupati itu,” tutup Siswo. (Adv)
