TENGGARONG – Penempatan posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin, dalam acara Pertamina yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya, Sultan yang seharusnya mendapat tempat di jajaran kehormatan, justru berada di baris ketiga, di belakang deretan menteri dan pejabat tinggi negara.
Pangeran Noto Negoro (Heriansyah), perwakilan kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, angkat bicara mengenai kronologi dan respons pihak Kesultanan atas insiden tersebut.
Pangeran Noto Negoro menjelaskan bahwa pihak Pertamina sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan Kedaton sebelum acara berlangsung. Pihak Kesultanan pun telah menyampaikan atensi khusus terkait protokoler penempatan duduk Sultan.
“Pihak Pertamina sudah sowan ke Ayahanda Sultan sebelum ke gubernur atau bupati. Kami sudah sampaikan atensi agar tempat duduk Sultan setara dengan Menteri. Namun, pada pelaksanaannya di Hari-H, beliau berada di jejeran ketiga, di belakang Panglima TNI, Kapolri, dan para Menteri,” ujar Pangeran Noto Negoro, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan posisi duduk tersebut bukan terjadi secara acak (random), melainkan sudah diarahkan oleh protokoler Sekretariat Presiden (Setpres) sesuai dengan nama yang tertera di kursi.
Apresiasi Presiden
Meskipun terjadi kendala teknis dalam penempatan duduk, pihak Kesultanan memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden secara khusus menyebut (mention) keberadaan Sultan Kutai Kartanegara, yang dinilai sebagai bentuk penghormatan tinggi.
“Alhamdulillah, Pak Presiden langsung menyebut hal itu. Bahkan saat turun dari podium, beliau langsung bersalaman dengan Ayahanda Sultan dan menyatakan keinginan untuk bertemu secara khusus. Itu adalah hal yang luar biasa, beliau sangat santun dan menjunjung tinggi nilai adat,” imbuhnya.
Jadikan Evaluasi
Pangeran Noto Negoro berharap insiden ini menjadi bahan evaluasi bersama bagi penyelenggara acara di masa depan. Ia menekankan pentingnya mengedepankan adat dan adab.
“Ini menjadi hikmah dan evaluasi bagaimana menghormati adat serta adab terhadap leluhur yang telah meletakkan fondasi daerah. Usia Kota Tenggarong sudah 244 tahun, sementara NKRI baru 80 tahun. Kita bergabung dengan NKRI bukan sekadar ujuk-ujuk, tapi untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan fondasi Kesultanan berdiri di atas empat pilar: Adat, Adab, Berbudaya, dan Beragama. Oleh karena itu, penempatan simbol adat dalam acara kenegaraan seharusnya mencerminkan penghargaan terhadap sejarah daerah.
“Jadikan ini pelajaran untuk tidak melupakan sejarah. Kami berterima kasih kepada Pak Presiden yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesakralan adat daerah,” tutup Pangeran Noto Negoro.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
