Wacana Pengesahan RKHUP, GMNI Samarinda: Potensi Ancaman Ruang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Rakyat

Mediaetam.com, Samarinda – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda menilai, pada pertengahan tahun 2019 lalu menjadi sejarah penting dalam gerakan rakyat. Di mana hadirnya Rancangan undang undang kitab hukum pidana (RKHUP) menjadi isu dan pembahasan yang serius dikarenakan adanya beberapa pasal yang dianggap berbahaya dan berpotensi mengancam ruang kebebasan demokrasi pada gerakan rakyat.

Menurut Wakabid Agitasi dan Progaganda DPC GMNI Samarinda, hal tersebut telah melewati proses kajian secara akademis yang mana terdapat 14 pasal krusial yang multitafsir dan berbahaya.

Wakabid Agitasi dan Progaganda DPC GMNI Samarinda Wahyu Agung Saputra. [Mediaetam.com]

Menurut GMNI Samarinda, sejak awal perumusan dan pembahasan RKHUP dianggap cacat secara materil dan formil. Di mana proses awal, kata Wahyu, pembahasan dan perumusan naskah RKHUP tidak  ada unsur keterbukaan maupun melibatkan partispasi publik.

“Dalam hal ini adalah masyarakat terdampak sesuai dari azas pembuatan perundang undangan, hal ini kemudian memicu gerakan penolakan RKHUP yang dianggap sebagai aturan karet di rumuskan tergesa tegesa dengan mengakomodir beberapa pasal yang multitafsir,” kata Wahyu, Selasa, 28 Juni 2022.

GMNI Samarinda mencatat sejumlah poin yang mereka nilai berpotensi mengancam kebebasan ruang demokrasi dalam gerakan rakyat:

  1. Pasal 217–220 RKHUP tentang Penyerangan martabat presiden dan wakil presiden

Hadirnya pasal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan melanggar prinsip persamaan hokum antara pemerintah dan warga negara. Parameter yang dapat di justifikasi sebagai  penyerangan maratabat presiden dan wakil presiden juga belum jelas. Apakah mengkritik presiden dan wakil presiden termasuk penyerangan martabat.

“Tentunya pasal 217 – 220 juga menjadi ancaman kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam uud 1945 pasal 28 E ayat 3,” kata Wahyu.

  1. Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi  

Penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara. hal itu dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

  1. Pasal 240 – 241 RKHUP tentang penghinaan terhadap lembaga pemerintahan

Presiden dan wakil presiden adalah lembaga pemerintahan yang dipilih oleh rakyat hadirnya pasal 240 RKHUP menjadi ancaman pembungkaman kebebasan demorasi yang telah dalam uud 1945 dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin dan  melindungi hak asasi manusia.

“Mengkritik lembaga pemerintahan sesuatu yang wajar dilakukan karena lembaga pemerintahan diberikan tanggung jawab besar oleh rakyat untuk menetukan arah dan nasib bangsa kedepan,” kata Wahyu.

  1. Pasal 354 RKHUP tentang penyebaran materi yang berisi penghinaan terhadap lembaga pemerintahan melalui saran elektronik.

 

  1. Pasal 281 RKHUP tentang penghinaan terhadap pengadilan (contemp of court).Hal Ini dinilai beretantangan dengan uud 1945 pasal 149 poin 1 bagian A tentang pembelaan kepada pengadilan tinggi setelah proses penetapan diterima.

Baca juga: Mahasiswa Menuntut Agar Presiden dan DPR RI Terbuka Soal Draf RKUHP

Puncak dari gerakan RKHUP 2019 mendorong pemerintah dalam hal ini presiden dan wakil presiden untuk menunda pengesahan RKHUP dan melakukan revisi beberapa pasal yang berpotensi mengancam ruang demokrasi dalam gerakan rakyat.  Sejak 2019 hingga sekarang naskah akademis RKHUP proses tahapan revisi oleh presiden dan DPR belum dapat di akses publik, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat.  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) menilai Pemerintah seakan mengulang kesalahan yang sama  bentuk indenpendensi dan transparansi dalam merevisi RKHUP yang sama sekali tidak dilakukan.

“Terutama bagi gerakan rakyat mengingat pada naskah RKHUP 2019 terdapat beberapa bagian pasal yang krusial mengancam kebebasan berdemokrasi, tentu menjadi kekhawatiran ketika RKHUP hasil revisi masih mengakomodir pasal-pasal yang bermasalah tersebut,” ungkap Wahyu.

Masih dari catatan GMNI, pada 25 Mei 2022, Komisi III DPR dan kementrian hukum dan Hak asasi manusia melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan membahas 14 pasal yang menjadi titik permasalahan bagi masyarakat. Sejauh ini hasil pembahasan RDP yang sudah dilakukan belum menunjukan titik terang tentang naskah pembaharuan 14 pasal yang dianggap bermasalah.

Draf yang tersebar pada masyakarat dan dapat juga di akses di media social merupakan naskah akademis RKHUP 2019 yang batal disahkan. Proses revisi dilakukan secara tertutup partispasi publik juga tidak di libatkan sehingga hal ini mendorong gerakan mahasiswa nasional (GMNI) Samarinda  untuk kemudian DPR segera membuka naskah akademis RKHUP setelah melewati Proses revisi.

“Apalagi target pengesahan RKHUP  juli 2022 mendatang, sehingga perlu di uji dan dikaji kembali agar hadirnya Pembaharuan RKHUP tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat,” kata dia. (Maulana)

Ikuti dan sukai halaman kami untuk dapatkan sajian berita kekinian di sini.

Bagikan:

About The Author

Reply