SAMARINDA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan kembali berkunjung Ke kalimantan Timur untuk membuka salah satu kegiatan nasional organisasi kepemudaan. Hal ini merupakan kunjungannya yang ke sekian kali di Bumi Etam.
Hal ini mendapatkan atensi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (DPD GMNI Kaltim). Ketua DPD GMNI Kaltim Andi Muhammad Akbar mengungkapkan kedatangan Jokowi berulang kali ke Kaltim mestinya berbanding lurus dengan upaya pembangunan yang dilakukan di Kaltim.
Namun hal ini menurut Akbar sapaan akrabnya tidak terjadi. Kedatangan Jokowi tidak memberikan dampak signifikan terhadap Kaltim. Sebab, beberapa persoalan di Kaltim tak kunjung dapat diselesaikan. Terutama persoalan upaya pemulihan Kaltim dari Industri Estraktif.
Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur mestinya upaya pemulihan Kaltim berlangsung lebih cepat. Industri yang merusak alam mestinya perlahan mulai dikurangi. Namun kenyataannya justru semakin merajalela.
Komitmen Jokowi untuk membangun ekonomi dan energi terbarukan patut dipertanyakan. Kedua ditetapkannya Kaltim menjadi IKN telah membawa persoalan baru. Jangkar sosial yang mesti disiapkan paska pembangunan IKN berjalan mestinya disediakan.
Hari ini menurut Akbar ada ancaman tergusur dan pemiskinan masyarakat akibat pembangunan IKN. Beberapa lahan warga diduga dipatok secara sepihak oleh Pemerintah padahal masyarakat memiliki legalitas atas tanah tersebut.
Selain itu, warga yang telah lama bermukim secara turun temurun juga akan kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat pembangunan IKN. Namun warga yang memiliki tanah harus rela dibayar rendah atas kompensasi tanah yang akan menjadi lahan IKN.
“Belum tentu uang ganti yang dibayarkan dapat membeli rumah dan mendapatkan pekerjaan yang layak,” ucapnya.
Selanjutnya persoalan infrastruktur yang ada di Kaltim. Mestinya Jokowi memberi perhatian lebih atas kondisi infrastruktur yang ada di Kaltim. Mulai dari infrastruktur Jalan, kesehatan, pendidikan dan lainnya di Kaltim yang masih sangat miris.
Sebab menurutnya kompensasi atas dikeruknya sumber daya alam, Kaltim harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat atas kondisi infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kaltim.
“Jangan sampai 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim tidak merasakan dampak apa-apa,” ucapnya.
Di akhir dirinya juga menyampaikan agar kebijakan yang di keluarkan untuk Kaltim terutama dalam pembangunan IKN harus banyak membuka dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Kaltim.
“Kalau sampai hari ini, janji kesejahteraan dengan hadirnya IKN di wilayah Kaltim, justru tidak dirasakan warga,” tutupnya. (redaksi)
