MPP Samarinda, One Stop Service jadi Andalan

Kemenpan meninjau gedung MPP Pemkot Samarinda
Kemenpan meninjau gedung MPP Pemkot Samarinda, di Jalan Pahlawan, Rabu, 11 Mei 2022. [Dok.Mediaetam.com]

SAMARINDA- Rombongan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Samarinda yang beralamat di Jalan Pahlawan, Rabu, 11 Mei 2022.

Bacaan Lainnya

Kepada awak media, Diah menjelaskan tinjauan tersebut bertujuan untuk menilik dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemkot Samarinda.

Ia pun mengapresiasi komitmen Pemkot Samarinda yang telah menyediakan fasilitas yang layak serta kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

“Harapan kami one stop service area bisa dijalankan dengan baik. Sehingga MPP benar-benar bisa menjadi tempat bagi warga untuk menerima layanan dengan tuntas,” serunya.

Kemenpan meninjau gedung MPP Pemkot Samarinda
Kemenpan meninjau gedung MPP Pemkot Samarinda, di Jalan Pahlawan, Rabu, 11 Mei 2022. [Dok.Mediaetam.com]
Tak hanya itu, MPP yang juga dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda pun menjadi wadah untuk mengurus perizinan berusaha. Dengan demikian, layanan yang ada memberikan manfaat kemudahan membuka usaha.

Sementara Kepala DPMPTSP Samarinda, Jusmaramdhana Alus menyebutkan saat ini ada 32 instansi vertikal serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda, dengan jumlah 119 layanan di tiga lantai yang membuka loket pelayanan di MPP.

Kemudian, lanjut dia, pelayanan yang ada di MPP diupayakan agar memenuhi standar one stop service. Apalagi selama tiga tahun berturut-turut, MPP Samarinda mendapatkan predikat sangat baik.

“Kami berupaya secara maksimal agar kembali mencapai predikat prima. Masih ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi,” ucapnya.

Ia pun tak menampik gedung MPP yang ada saat ini masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti beberapa loket pelayanan yang belum terisi sepenuhnya karena kekurangan personel dari instansi terkait, serta sarana dan prasarana yang perlu dibenahi. Seperti lift yang masih bermasalah.

“Ini tentunya menambah biaya perawatan. Rencananya kami akan mengajukan penambahan satu lift lagi di APBD perubahan mendatang,” pungkasnya. (Adv)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan