Aplikasi Simandau Aksi dan Akurasi Mapan RSUD AM Parikesit Diresmikan

Tenggarong- Dua aplikasi yakni Sistem Manajemen Data Mutu, Budaya Keselamatan, dan Manajemen Risiko Terintegrasi (Simandau Aksi) dan Akurasi Mapan diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah di RSUD Aji Muhammad Parikesit pada Rabu (13/10/2021).

Terobosan ini pertama kali digunakan untuk rumah sakit di Kukar, sebagai langkah reformasi birokrasi secara konkret. Simandau Aksi dibuat dalam untuk meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan dan mengurangi resiko yang terjadi. Sementara Akurasi Mapan untuk penguatan sistem infomasi akutansi dan keuangan dalam rangka mewujudkan ketahan rumah sakit menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini sangat membanggakan, aplikasi ini salah satu aksi perubahan dari pejabat administrator yang mengikuti Diklat PIM III, saya tentu sangat mengapresiasinya,” kata orang nomor satu di Kutai Kartanegara ini.

Teks Foto:
Bupati Kukar, Edi Damansyah saat menghadiri launching dua aplikasi terbaru. (Rh)

Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa setelah dicermati dan didiskusikan bersama. Ternyata sangat cocok apabila di terapkan dalam tata kelola keuangan dan manajemen resiko di rumah sakit. Tentu capaian yang luar biasa sekali, pihaknya menyampaikan penghargaan terima kasih atas dedikasinya dalam berinovasi demi kemajuan pelayanan dan pembangunan.

“Semoga bisa dijalankan dengan baik. Setelah di rumah sakit, kalau ruang lingkupnya besar maka tidak menutup kemungkinan bisa diadopsi atau diterapkan pada pengelolaan keuangan daerah yakni BPKAD sebagai sentralnya,” tuturnya.

OPD teknis yang disebut Bupati sebagai sentralnya keuangan daerah, didalamnya ada pendapatan, belanja dan pertanggungjawaban di sana. Jika sistem ini sudah interkoneksi dengan pendapatan, perencanaan belanja, maka akan semakin bagus.
Selain itu, Pemerintah juga menginginkan fokus pada tersambungnya manajemen resiko dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang menjadi leading sector Inspektorat Kukar.

“Saya arahkan supaya sistem pengendalian internal bisa berjalan, selama ini kan dilakukan manual, sistem ini saya kira membantu dan sangat dimungkinkan diadopsi OPD di Kukar,” sambungnya.

Selama ini banyak persoalan yang dihadapi lantaran pengawasannya belum optimal sehingga secara tidak langsung dapat merugikan. Karena pihaknya tau setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jika di jalankan, maka kegiatan kedepannya dapat melihat gejala-gejala itu sehingga cepat dikendalikan dengan baik. (adv/Rhz)

Share:

About The Author