Mediaetam.com, Jakarta – Pengusaha memberikan bantahan terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan siasat agar upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak mengalami kenaikan.
“PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, ‘PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik’. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warning kondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning,” kata Redma secara virtual, Rabu (16/11).
Redma meminta masyarakat dan teman-teman media agar dapat melihat kondisi di lapangan secara langsung dimana mesin-mesin produksi mati. Bahkan, dirinya menyatakan siap memberikan fasilitas secara langsung terkait kunjungan tersebut.
Dia mengatakan dengan keadaan perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) terus mengalami penurunan.
Hal ini terjadi disebabkan produksi mengalami penurunan yang diakibatkan dari sulitnya melakukan penjualan. Di lain sisi, perusahaan juga masih perlu memberikan bayaran kepada pekerja yang telah dirumahkan. Biaya tanggungan listrik, perbankan, dan biaya-biaya tambahan lainnya juga menjadi pertimbangan.
“Sekarang ada tiga perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah,” ucap Redma.
Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan informasi data PHK per November 2022 terdapat 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.
Data tersebut sesuai dengan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana terdapat 111 perusahaan yang memangkas jumlah karyawan. Ada 16 perusahaan yang menutup operasi produksinya. Pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak sekitar 79.316 orang.
“Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen,” kata Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.
Sumber : Pengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar
Editor : Eny Lestiani
